kabarindonesia.net, Jakarta — PROGRAM JKN-KIS mempunyai beberapa segmen peserta, salah satunya adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mereka mempunyai jangka waktu bekerja, sehingga ketika habis masa kontrak, maka statusnya tidak lagi menjadi PPNPN.

“Setiap warga negara wajib menjadi peserta JKN-KIS, ketika PPNPN sudah tidak menjadi peserta di tempat bekerja sebelumnya, maka mereka harus beralih menjadi peserta dari segmen lain. Karena jika tidak langsung beralih, mereka tidak akan mempunyai jaminan kesehatan ketika mereka sakit,” ujar Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Jakarta Utara Silvia Oktaviani, Kamis (16/05/2019).

Para perwakilan PPNPN dari setiap instansi diundang ke Kantor BPJS Kesehatan Jakarta Utara g una diinformasikan mengenai tata cara peralihan peserta PPNPN ke segmen lain, yaitu PBI atau PBPU. Untuk selanjutnya diteruskan informasinya kepada peserta.

“Mohon diimbau untuk pesertanya yang sudah non aktif maupun akan non aktif untuk setelahnya tetap menjadi peserta JKN-KIS. Mohon diinformasikan kepada mereka untuk beralih menjadi peserta PBPU bagi yang mampu membayar iuran setiap bulan atau PBI bagi yang merasa tidak mampu membayar iuran. Kami pun menerima peserta PBPU kolektif untuk lebih memudahkan peralihan,” kata Silvia.

Ia mengatakan, BPJS Kesehatan Jakarta Utara mengigatkan hal tersebut supaya peserta yang sudah tidak bekerja dan iuran JKN-KIS-nya tidak ditanggung lagi oleh instansi, mereka masih mempunyai jaminan kesehatan bulan depannya. Tidak terhenti manfaat pelayanan kesehatan yang didapatkan sehingga ketika mereka sakit, mereka punya jaminan kesehatan meskipun sudah tidak bekerja.

“Saya setuju dengan sosialisasi seperti ini, rasanya kami jadi mengetahui bagaimana cara dan persyaratan peserta kami yang akan berhenti untuk beralih menjadi peserta dari segmen lain. Bagaimanapun itu tetap menjadi tanggung jawab kami supaya mereka tetap mempunyai jaminan kesehatan setelah berhenti bekerja,” ungkap perwakilan PPS Nizam Zachman, Fitri Uli Haryani.

Fitri menambahkan, selain sosialisasi diharapkan ada komunikasi dan koordinasi setiap bulan terkait jaminan kesehatan bagi PPNPN aktif maupun yang akan non aktif. Sehingga tidak terjadi kendala yang ditemukan ke depannya. (sumber: Jamkesmas)