kabarindonesia.net, Depok — UNTUK siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah negeri di Kota Depok masih menunggu kebijakan dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Ombudsman RI saat DKR (Dewan Kesehatan Rakyat) Kota Depok dan orang tua murid mengadukan penolakan siswa miskin oleh sekolah-sekolah negeri di Depok beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok Roy Pangharapan, menyatakan para orang tua siswa akan terus menuntut keadilan agar anak-anak mereka bisa  bersekolah kembali di sekolah negeri di Kota Depok. Dan setelah mengadukan proses PPDB SMA SMK Negeri Depok ke Ombudsman RI pada Rabu (15/07/2020) lalu, para orang tua siswa miskin di Kota Depok diminta bersabar menunggu Kebijakan Ombudsman Jakarta Raya, yang sedang memproses aduan para orang tua siswa tersebut.

“Sampai sekarang belum ada kabar lagi. Kami hanya bisa menunggu. Siswa dari keluarga miskin yang ditolak bersekolah hanya bisa menggantungkan nasib pada Ombudsman Iya, Ombudsman Jakarta Raya masih meminta keterangan tambahan para orang tua siswa, diantaranya data siswa, bukti pendaftaran dan keterangan miskin,” kata Roy pada awak media di Kota Depok, Sabtu (17/07/2020).

Lanjutnya, salah satu siswa bahkan ada yang depresi sudah tidak mau sekolah lagi, akibat menunggu terlalu lama. Sementara teman-temannya sudah masuk sekolah. Namun saat ini masih ada 9 orang siswa miskin yang diperjuangkan DKR Kota Depok agar diterima.

“Jangan biarkan anak siswa miskin, menunggu terlalu lama untuk daftar ulang apalagi kalau sampai tidak sekolah. Sebab akan makin banyak orang miskin. Ada satu siswa tinggal di Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan Beji, tidak jauh dari SMA Negeri 14 Depok mengalami depresi tidak mau sekolah lagi. Karena malu melihat kawan kawannya sudah kembali bersekolah sementara dirinya ditolak. Tekanan yang berat semacam ini tidak ringan diterima oleh anak usia sekolah. Koq bisa malah kebijakan pemerintah bikin anak sekolah jadi sakit seperti ini,” pungkasnya. (Fiah)