kabarindonesia.net, Jakarta — DIREKTUR PT Energi Kita Indonesia (EKI), Satrio Wibowo mengaku belum menerima pembayaran atas tender Miliaran dari Kementerian Kesehatan terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Satrio menduga, pembayaran tersebut tersendat pada PT Permana Putra Mandiri (PPM) yang juga sebagai Pemenang Surat Perintah Kerja (SPK).

“Iya diberitakan di SPK PT Permana Putra Mandiri dan PT Energi Kita Indonesia, sebagai pemenang SPK PT Permana mendapatkan dana 50 Miliar dari Kementerian Kesehatan, sehingga dipotong pajak semua Rp.44 miliar,” terang Satrio, Rabu (01/07/2020).

Namun dana yang menurut Satrio juga seharusnya turun ke PT EKI sebagai Reseller tidak kunjung diterima. “Dapat dikategorikan penggelapan dana,” tegas Satrio.

“Diduga ada kecurangan karena menerima dana dari Kementerian Kesehatan namun tidak membayar PT EKI yang masih ada tagihan hampir ratusan miliar itu, jadi tidak terbuka PT Permana terhadap PT EKI,” tambahnya.

Sebagai informasi, dari Berita Acara Negosiasi Ulang Pengadaan APD Pada Surat Pesanan Alat Pelindung Diri (APD), Nomor: KK.02.01/1/460/2020 Tanggal 28 Maret 2020, Nomor: KK.02.01/1/570/2020 yang ditandatangani pada Tanggal 07 Mei 2020 di Ruang Rapat Gedung Rinjani Lt. 15 BNPB oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana BSP BNPB, dr. Budi Sylvana, MARS; serta Direktur Utama PT. PPM, Ahmad Taufik dan Direktur PT. EKI, Satrio Wibowo, diketahui membuahkan hasil sebagai berikut: Sampai dengan barang masuk tanggal 27 April 2020 dibayarkan dengan nilai PO sebesar US $ 44, PT.Permana Putra Mandiri bersedia menurunkan harga menjadi Rp. 366.850,- untuk barang yang dikirim mulai tanggal 28 April 2020-7 Mei 2020 sebanyak Rp. 503.500 PC, Bahwa untuk PT.Permana Putra Mandiri dan PT.Energi Kita Indonesia sebagai pemenang SPK sebesar Rp 5.000.000 APD berdasarkan Nomor KK 02.01/1/460/2020 tanggal 28 Maret 2020 tetap dapat menjalankan pemenuhan APD untuk bulan Mei diberi volume sebesar 1.000.000 APD, dengan harga baru yang telah disepakati para pihak, yaitu Rp. 294.000 belum termasuk PPN.

“Diduga ada kecurangan karena menerima dana dari Kementerian Kesehatan namun tidak membayar PT EKI yang masih ada tagihan hampir ratusan miliar jadi PT Permana tidak terbuka terhadap PT EKI,” pungkasnya. (Bambang)