kabarindonesia.net, Depok — Keberadaan siswa miskin yang ditolak oleh beberapa sekolah negeri di Kota Depok, tentunya menuai berbagai polemic dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok Roy Pangharapan ketika menggelar unjuk rasa di depan Kantor Walikota Depok, Jum’at (03/07/2020).
Menurut Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok Roy Pangharapan, mengatakan banyak anggota DKR Depok yang miskin ditolak di sekolah negeri, baik tingkat SMP maupun SMA dan SMK di Depok. Ia memaparkannya, DKR Kota Depok hari ini melakukan advokasi dengan mengadakan aksi damai ke perwakilan Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat dan Walikota Depok.
“Aksi ini terpaksa dilakukan ditengah masa pandemi oleh karena para pemangku kebijakan pendidikan di Kota Depok, Jawa Barat tidak perduli dan menutup telinga atas pelanggaran Sila ke 5 dari Pancasila,” tegas Roy.
Lanjutnya, sikap Gubernur Jawa Barat dan Walikota Depok untuk menghentikan sementara proses PPDB sampai semua anak siswa miskin di terima di sekolah negeri. Adapun sekitar 50 siswa miskin tingkat SMP dan SMA/SMK mencapai 25-an siswa yang belum mendapatkan sekolah.
Sementara, anggota aksi kurang lebih 100 orang didominasi oleh ibu-ibu dari Relawan DKR Kota Depok, dengan sasaran aksi ke SMA Negeri 1 Depok sebagai simbol perwakilan Dinas pendidikan Provinsi Jawa barat. Namun semua peserta aksi tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker.
“Ya kami sadar, ini masih dalam suasana pandemi dan PSBB, tapi kami tetap harus bersuara, karena ada ketidakadilan,” pungkasnya. (Fiah)
