kabarindonesia.net, Depok — PENERTIBAN tempat usaha oleh pemerintah kota Depok tanpa dibarengi solusi terkait nasib pekerjanya adalah tindakan dzolim. Demikian dikatakan oleh Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan pada awak media di Kota Depok Kamis (070/5/2020).
Menurut Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan, mengatakan beberapa toko di depok diminta untuk menutup tempat usahanya. Karena hal ini adalah kurang bijaksana. Dijelaskannya, Tugas pemerintahan harusnya bukan menutup, tempat usaha rakyat tapi mengawasi agar usaha rakyat tersebut tetap melaksanakan protokol kesehatan.
“Upaya pelaksanaan PSBB jilid ke 2 di Depok mulai memaksa tempat tempat usaha untuk tutup tanpa memberikan solusi bagi masyarakat pekerja untuk bertahan hidup. Tentu hal ini tidak bijak dan zholim. Apalagi dilakukan ditengah bulan suci Ramadhan. Bagi toko yang memenui standar Protokol kesehatan Covid 19 harusnya tetap dibiarkan buka, Mengingat Pemerintah tidak memenuhi semua kebutuhan pokok masyarakat,” tutur Roy.
Lanjutnya, Pemerintah Kota Depok seharusnya membina para pedagang agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Bukan malah membiarkan. Dan toko-toko tersebut harus tetap diperbolehkan untuk tetap buka, karena menampung pekerja yang membutuhkan upah harian untuk makan. Sementara, pemerintah yang tidak mampu memberikan bantuan sosial pada mereka untuk bertahan hidup ditengah pelaksanaan PSBB Depok.
“Coba lihat keberadaan pasar tradisional, nyaris tanpa adanya protokol kesehatan dan dibiarkan saja oleh pemerintah Kota Depok. Saya lihat toko-toko yang ditutup oleh pemerintah kota Depok, telah memenuhi standar pencegahan Corona, seperti menjaga jarak, memakai masker dan menyediakan tempatnya cuci tangan. Menutup toko-toko tersebut sama saja membiarkan rakyat kelaparan tidak ada pemasukan. Karena menunggu janji bantuan sosial yang tak kunjung datang,” pungkasnya. (Fiah)
