kabarindonesia.net, Depok — ANGGOTA Kota Depok kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil kegiatan Reses pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok. Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok, H.M. Supariyono, Amd.Ak dihadiri oleh para Anggota DPRD, Wakil Wakilkota Kota Depok. Seperti diketahui bahwa Kegiatan Reses merupakan kegiatan para Anggota DPRD diluar Masa Sidang untuk turun ke Daerah Pemilihannya masing-masing dan berkomunikasi secara langsung dengan warga masyarakat guna menerima aspirasi, saran dan masukan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 Peraturan DPRD Kota Depok Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD bahwa setiap Masa Persidangan DPRD adalah meliputi Masa Sidang dan Masa Reses dipergunakan oleh Anggota DPRD baik secara perorangan maupun berkelompok untutk mengunjungi Daerah Pemilihannya masing-masing guna menyerap aspirasi dan kesempatan juga bagi masyarkat untuk menyampaikan keluhan atau permasalahan yang terjadi.
Anggota DPRD Kota Depok melalui Fraksinya telah melakukan kegiatan Reses sesuai Dapilnya masing-masing dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD, adapun sebagai berikut; Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan laporan hasil Resesnya yang disampaikan oleh Agustina Simanjuntak bahwa Fraksi PDI Perjuangan menerima banyak masukan dari masyarakat tentang pelayanan publik yang belum maksimal, yaitu pelayanan pembuatan dokumen kependudukan, yaitu KTP Elektronik ((E-KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Kartu Keluarga agar dipercepat proses pembuatannya, terlebih permasalahan E-KTP yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan besar di masyarakat karena lamanya proses pembuatan yang bisa berbulan-bulan baru selesai, kemudian untuk bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga yang kurang mampu agar ditambah jumlahnya dan perlu melakukan survey ke lapangan agar yang mendapatkan bantuan RTLH ini adalah warga yang benar-benar kurang mampu.
Fraksi Gerinda, menyampaikan Laporan Hasil Resesnya yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yetti Wulandari, SH bahwa Anggota Dewan dari Fraksi Gerinda banyak menerima aspirasi dari masyarakat, yaitu pemerintah harus melakukan pendataan yang lebih akurat sehingga masyarakat yang menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan masyarakat meminta untuk memperbanyak kuota untuk penerima KIS. Meningkatkan kualitas pembangunan jalan lingkungan dan drainase agar tidak cepat rusak dan memperbanyak kuota perbaikan terhadap RTLH. Perlu diperbanyak pembuatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di setiap kecamatan dan pembangunan Turap karena saat ini banyak sungai atau kali yang sudah sangat membutuhkakn pembangunan (perbaikan Turap).
Fraksi PKS, menyampaikan Laporan Hasil Resesnya yang disampaikan oleh H.M. Hafid Nasir, Dipl.Inf bahwa mengingat pembangunan insfrastruktur masih menjadi aspirasi dan perhatian utama dari warga Depok, maka kami dari Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah Kota Depok agar program perbaikan jalan, jembatan, betonisasi jalan lingkungan, normalisasi saluran air kali dan Setu serta pemeliharaan jalan-jalan yang rusak agar tetap dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang. Terkait pelayanan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan fasilitas lainnya di sekolah-sekolah hendaknya terus ditingkatkan. Solusi permasalahan sampah dan dampaknya hendaknya menjadi perhatian utama dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Depok melalui Perangkat Daerah terkait, yaitu DLHK salah satunya penambahan Armada Sampah dan pengangkutan sampah ke TPA dilakukan pada malam hari sehingga tidak mengganggu aktivitas warga, akibat bau yang menyengat dari armada sampah.
Fraksi PAN, menyampaikan Laporan Hasil Resesnya yang disampaikan oleh Lahmudin Abdullah, S.Kom bahwa Fraksi PAN berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Depok melalui Dinas Teknis terkait agar mempercepat pembangunan fisik disetiap kecamatan karena yang terjadi saat ini pekerjaan baru dimulai pada akhir tahun anggaran dan sudah memasuki musim penghujan sehingga mengakibatkan terjadi kemacetan dimana-mana dan kualitas pekerjaannya rendah dan terkesan asal jadi karena cepat terjadi kerusakan. Hal ini bisa dilihat belum setahun dikerjakan sudah rusak kembali.
Fraksi Partai Golkar, menyampaikan Laporan Hasil Resesnya yang disampaikan oleh H. Tadjuddin Tabri bahwa Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Depok agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat untuk itu perlu telaahan dan kajian yang seksama dalam menentukan sasaran program pembangunan untuk pelebaran dan pembukaan jalan baru sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan wilayahnya. Bantuan permodalan bagi usaha industri rumahan dan UMKM yang saat ini telah berkembang cukup pesat di Kota Depok agar bisa bersaing di dunia usaha, terutama produk-produk lokal yang masih kurang perhatian serius dari Pemerintah. Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Depok harus mengalokasikan anggaran pembebasan lahan utuk Ruang Terbuka Hijau (TRH), Taman Kota dan Alun-Alun Kota Depok. (Fiah)