kabarindonesia.net, Jakarta — WABAH pandemi convid 19 telah menjadi bencana dunia. Hampir 240 negara saat ini resmi menyatakan warganya telah terpapar Covid 19, termasuk Indonesia. Tiongkok, Amerika, Italia, Iran, Korea menjadi negara terbesar korban Convid 19. Melalui catatan resmi yang setiap hari diinformasikan Juru Bicara Satuan Tugas Gugus Penanggulangan wabah covid-19, penyebaran virus ini terus bertambah.
Saat ini yang terpapar virus secara nasional sudah menyentuh angka 8882 orang dengan sebanyak 740 orang dinyatakan sembuh dan 650 orang dinyatakan meninggal. Jakarta sebagai ibukota menjadi episentrum penyebaran virus dengan korban terbesar dan terluas (red zone area) memiliki beban tertinggi dalam hal penanggulangan dibanding wilayah lain di seluruh Indonesia. Selain memiliki jumlah penduduk yang padat, masalah kependudukan dan banyaknya pekerja pendatang yang berdomisili diluar DKI menjadi permasalahan yang kian komplek.
Hal itu mendorong Forum Wartawan Jakarta (FWJ) berinisiatif berikan solusi dalam penerapan Hotline pengaduan warga dampak Covid-19 sekaligus menyarankan ke Gugus Tugas Cegas Covid-19, pemerintah, TNI dan Polri dengan mengusulkan adanya Isolasi Wilayah Mandiri Terpadu (IWMT). Usulan tersebut muncul atas dasar keprihatinan bersama yang digagasi oleh Ketua Dewan Pembina FWJ, Habib Abdul Qadir.
Menurutnya, rentetan panjang kembali memasung warga DKI setelah Anies Baswedan melaksankan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) sejak 19 Maret 2020 dan kemudian diperpanjang hingga 23 Mei 2020, belum ada tanda-tanda atau kepastian bagaimana wabah covid-19 akan berakhir. “Sebaliknya, kebijakan dan tata cara pemerintah pemprov DKI dalam menangani Covid-19 dianggap tidak sistematis dan kurang profesional hingga menjadi pertanyaan semua pihak. Utamanya terkait pemberian bantuan sosial bagi masyarakat pasca diterapkannya PSBB dengan penerapan masyarakat tetap stay at home, menjadi amburadul. Namun kami tidak menyalahkan pemerintah, setidaknya kami hadir memberikan solusi untuk meringankan beban Gubernur DKI Jakarta. “Beber Abdu Qadir melalui Video Call siaran persnya dari Kalimantan, Selasa (28/4/2020) pagi.
Ia merinci, Hotline Service atau Call Centre sebagai salah satu solusi yang harus diakui atas dampak sosial akibat kebijakan diterapkannya PSBB, sehingga berakibat pola dan skema bantuan sosial yang diharapkan masyarakat tidak sesuai harapan yang dijanjikan pemerintah. Baik terkait jumlah dan besaran bantuan sosial, maupun persoalan pendistribusian berdasarakan data base statistik warga yang berhak menerima atau tidak di lima wilayah DKI, Pusat, Timur, Barat, Utara dan Selatan.
“Akibatnyakan penerapan kebijakan PSBB menjadi tidak efektif dan banyak warga tidak lagi mengindahkan kebijakan yang diberlakukan untuk dipatuhi. Dengan alasan persoalan perut, hingga sosial distancing tidak lagi diperhatikan. Tentunya bisa dibayangkan, pemutusan mata rantai penyebaran virus Convid 19 yang menjadi tujuan, kian jauh dari harapan. “Ulasnya.
Abdul Qadir juga mengulas tahapan semua unsur dalam mencegah wabah Covid-19 dibutuhkan kepatuhan terhadap protokol antisipasi, serta pencegahan seperti telah dijelaskan dalam instruksi-instansi kesehatan. “Masyarakat dalam hal ini dapat mengajukan isolasi wilayah mandiri terpadu dengan ketentuan:
1). Masyarakat telah bersepakat secara keseluruhan untuk mengisolasi lingkungannya atau wilayahnya yang dipimpin oleh ketua RT, dan kemudian disampaikan kepada gugus tugas covid-19 di daerah masing-masing.
2). Kepekaan instansi terkait sangat dibutuhkan untuk melakukan chek kesehatan menyeluruh;
3). Dalam pelaksanaan isolasi mandiri, warga bersama aparat terkait menjaga secara disiplin alur keluar masuk warga secara ketat, artinya tidakk ada warga yang keluar masuk diwilayah tersebut dengan batas waktu paling lama 15 hari;
4). Jika program tersebut berjalan efektif secara bersamaan antar wilayah dengan catatan tidak adanya suspect, odp, diwilayah itu, maka batas antar lingkungan dapat dibuka untuk masing-masing wilayah isolasi mandiri;
5). Untuk lingkungan yang terdpat suspect covid, masyarakat akan menyediakan kebutuhan pokok dari warganya yang menjadi korban, artinya mereka tetap diam dirumah masing-masing, warga yang akan berpartisipasi membantu kebutuhan pokoknya.
“Keseluruhan prgram diatas, dapat berjalan efektif dengan prioritas komunikasi intensif, testruktur, dan aplikatif, memudahkan database kongkrit serta menjauhkan depresi diurat nadi kehidupan masyarakat. Tugas ini dapat meringankan beban pemerintah dalam pencegahan wabah Covid-19. “Jelas Abdul Qadir.
Sebagai pondasi pilar ke 4 demokrasi, Forum Wartawan Jakarta menginisiasi adanya kebijakan dan keputusan cerdas, cermat, responbilitif, terencana dan terukur semua pihak agar wabah virus covid-19 dapat ditanggulangi sehingga korban lebih besar dapat diminimalisir. Hal itu dikatakan kordinator pelaksana Hotline Centre cegah wabah Covid-19 Forum Wartawan Jakarta yang juga sebagai wakil 1 bidang organisasi, Esa Tjatur Setiawan ketika diminta tanggapannya soal bentukan Hotline Centre pengaduan warga yang akan dibangun Forum Wartawan Jakarta, dengan bantuan fasilitas maupun sumber pendanaan yang ditanggung bersama Gugus Tugas cegah Covid-19, Pemerintah, TNI dan Polri.
Esa mengulas salah satu solusi yang bisa diambil oleh pemerintah Hotline Service atau Call Centre Pengaduan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat/ publik. Secara fungsional, melalui Call Centre ini publik dapat dengan mudah memperoleh informasi secara sistematis, cepat dan akurat serta terukur terkait wabah Covid-19 dan penanggulangannya.
“Nantinya kita akan menerapkan didalamnya termasuk menyangkut data dan agenda pendistribusian bantuan sosial secara serentak terhadap kantong-kantong warga yang terdampak wabah Corona. Dengan adanya Hotline Service atau Call Centre ini menjadi aset yang dapat memberikan kontribusi signifikan diberbagai aspek. “Pungkasnya. (Bambang)
