kabarindonesia.net, Bogor — PREMI asuransi jiwa sangat dibutuhkan dimana siswa, guru dan tata usaha SMK Bina Warga (BW) 1 Kota Bogor telah didaftarkan, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Hal ini untuk mengantisipasi apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, yaitu saat mereka sedang melaksanakan tugas, praktek maupun magang atau praktek kerja lapangan (PKL).
”Seluruh guru, TU dan siswa di sekolah ini sudah diasuransikan selama 24 jam. Sehingga, jika terjadi terhadap diri mereka maupun kecelakaan kerja saat magang tidak akan menjadi beban mereka. Karena, sudah tercover dan ditanggung oleh pihak asuransi,” kata Kepala SMK BW 1 Surisman, kepada kabarindonesia.net, kemarin.
Menurutnya, program jaminan sosial dan ketenagakerjaan tersebut sudah lama dilaksanakan di sekokah yang berlokasi di Jalan Asogiri, Kelurahan Tanahbaru, Kecamatan Bogor Utara itu, walaupun sebelumnya beberapa orangtua siswa belum memahami manfaat diasuransikan. Namun, setelah dijelaskan, akhirnya anak-anaknya diasuransikan.
”Awalnya, sebagian orang tua siswa ada yang menolak, tapi setelah kita sosialisasi dan dipaparkan manfaatnya, yah pada ikut. Kalau guru dan tenaga TU, tidak ada masalah, semua tercover asuransi,” katanya.
Sementara itu, sampai saat ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor telah memberikan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan kepada 391 tenaga honorer kategori dua (K-2) yang bekerja di Sekolah Dasar Negeri (SDN) maupun SMP Negeri yang ada di Kota hujan. Anggarannya, diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.
”Para guru honorer dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam K2 itu telah kita daftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini dilakukan, supaya hidup mereka terjamin asuransi. Baik asuransi kesehatan maupun ketenagakerjaan,” ujar Kepala Disdik Kota Bogor, Fahrudin, didampingi Kasubag Umum dan Kepegawaian Ayub Cahyono.
Kadisdik mengakui, selama ini masih banyak sekolah khususnya di SDN, yang kegiatan belajar dan mengajarnya dilakukan oleh guru honorer. Sebab, sekolah tersebut kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan. kekurangan guru paling banyak terjadi di SD. Sebab, sekolah dasar ini jumlahnya paling banyak. Lebih dari 240 unit. Dengan begitu, kebutuhan guru ASN-nya juga sangat tinggi dibandingkan dengan SMP. ”Setiap tahun juga kita selalu usulkan ke pusat mengenai kekurangan guru ini, supaya segera terisi,” timpal Ayub.
Jadi, tambah Fahrudin, hidup para guru dan tenaga kependidikan honorer itu harus terjamin dengan asuransi tersebut. ”InsyaAllah, program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan kepada tenaga honorer yang tergabung dalam K-2 itu terus berlangsung,” pungkas Fahrudin. (Nia)
