kabarindonesia.net, Jakarta — KABAR tercecernya KTP elektronik atau e-KTP di Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (9/12/2018), mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.
Menurut pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) siapapun dari kedua pihak jika terbukti melakukan tindakan melawan hukum harus ditindak. Lantaran baginya ini bisa merusak pileg bahkan pilpres.
Lanjut kata Jerry, memang dua kubu akan saling menuding dan mencurigai. Tapi jangan semua di bawah ke ranah politis.
“Dan apabila memang terbukti ada pelanggaran, maka Bawaslu harus bertindak tegas. Jika ada indikasi permainan dari lawan politik maka juga perlu diusut. Polisi sebaiknya menelusuri dan mengungkap dalang tercecernya e-KTP ini,” tegasnya.
Memang jika tidak diberikan punishment terhadap pelanggaran ini ujarnya, maka semboyan “Jurdil” dalam pemilu diragukan. Dan juga jika seandainya ada indikasi pelanggaran pengelembungan e-KTP tapi didiamkan saya bisa katakan ini cacat hukum.
“Hal ini bisa menjadi catatan kelam dalam sistem kepemiluan kita. Seyogianya ke depan Bawaslu dan KPU perlu diberikan power of election lebih kuat lagi. Dan tidak bisa diganggu gugat mau ke judicial review pun tetap tak berdaya,” ujar Jerry.
Jerry menjelaskan peristiwa ini perlu ditelusuri motif apa dibalik tercecernya e-KTP ini. Memang menurut kabar ada anak dari disdukcapil yang membawa e-KTP ini.
IPI pun meminta agar polisi mengusut kasus ini, pasalnya, perkara bisa di bawah ke ranah pidana, bukan hanya pelanggaran Pemilu saja.
“Polisi harus melakukan olah TKP dan lakukan penyelidikan awal serta mencari info akurat. Hemat saya, akan lebih baik jika ada saksi kunci,” katanya.
Oleh karena itu ujar dia, kasus ini harus dibuka terang- benderang biar publik tahu dan tidak ada saling curiga antara kedua kubu.
“Isu ini bisa di goreng dan sasaran empuk paling tidak menyerang pemerintah. Karena ini tahun politik,” ungkap dia. (Sumber : dr Jerry Massie Pengamat Politik IPI)
