kabarindonesia.net, Jakarta — UNTUK memenuhi siklus ekonomi dimana Kementerian Perhubungan telah mempersiapkan dua langkah strategis, yaitu pemenuhan prioritas secara nasional dan aspirasi rakyat dalam meningkatkan pelayanan terhadap publik. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi usai menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2019 dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR-RI Senin (3/09).
“Kemenhub telah menyiapkan langkah-langkah untuk memenuhi target rencana strategis diantaranya mendorong sumber pembiayaan lain di luar APBN Kementerian Perhubungan atau creative financing dan melakukan efisiensi kegiatan operasional atau flat policy,” kata Menhub, Budi.
Ia menambahkan, sumber pembiayaan lain di luar APBN Kemenhub (creative financing), yaitu melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pembiayaan dengan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), peningkatan peran BUMN, investasi swasta murni untuk proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi, dan kerjasama pemanfatan (KSP).
“Untuk efisiensi kegiatan operasional atau flat policy dengan melakukan efisiensi perjalanan dians dan paket meeting baik dalam maupun luar kota, pembatasan pembangunan gedung kantor dan pengadaan kendaraan bermotor, dan penyusunan skala prioritas kegiatan studi dan penyusunan dokumen perencanaan,” terang Budi.
Lebih jauh dikatakannya, beberapa proyek KPBU yang dilakukan Kemenhub, yaitu Proving Groudn (pengujian kelaikan jalan kendaraan bermotor), di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad, pembangunan jalur Kereta Apir Makasar – Pare-Pare, pengembangan Bandara Labuan Bajo – Komodo dan pengembangan Pelabuhan Anggrek serta Pelabuhan Bau-Bau.
“Selain KPBU terdapat beberapa pelabuhan yang siap dikerjasamakan dengan skema KSP terdiri atas 21 pelabuhan dimana dua (2) pelabuhan sudah disetujui KSP dengan mitra per tanggal 21 Agustus 2018, yaitu Pelabuhan Probolinggo dan pelabuhan Sinete, sedangkan 19 Pelabuhan masih dalam proses pengujian KSP,” katanya.
Kendati demikian, untuk subsektor Perhubungan Udara juga telah dilaksanakan skema KSP di 14 bandar udara, yaitu Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkara, Bandar udara Radin Inten Lampung, Bandar Udara Sentani Jayapura dan Bandar Udara Fatmawati Bengkulu. Untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) pada empat (4) bandar udara , yaitu Bandar Udara Binaka, Bandar Udara FL. Tobing, Bandar Udara Luwuk, Bandar Udara Banyuwangi dan KPBU di Bandar Udara Labuan Bajo.
“Skema kerjasama di 9 bandar udara ini dapat mengalihkan angggaran sebesar Rp. 632 miliar yang selanjutnya digunakan untuk penambahan anggaran pada 7 bandar udara prioritas,” katanya.
Sebelumnya, sesuai dengan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 19 Juli 2018, ditetapkan pagu Anggaran Kemenhub Menteri Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 41,554 Triliun. Adapun tentang pagu anggaran sebesar Rp. 41.555 Triliun tersebut dibagi kepada Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Perhubungan dengan rincian, yiatu Sekretariat Jenderal Rp. 722 Miliar, Inspektorat Jenderal Rp. 92 Miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp. 3,613 Triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp. 10,461 Triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp.7,344 Trilun, Ditjen Pereketaapian Rp. 15,242 Triliun, Badan Litbang Perhubungan Rp. 122 Miliar, BPSDM Rp. 3,783 Triliun dan BPTJ Rp. 163 Miliar.
Tentu, untuk komposisi anggaran dibagi menjadi anggaran operasional mencapai sebesar Rp. 5,70 Triliun (untuk belanja pegawai Rp. 3,42 Triliun dan belanja barang mengikat Rp. 2,37 Triliun) serta belanja non operasikonal sebesar Rp. 35, 76 Triliun (untuk belanja barang tidak mengikat Rp. 10,4 Triliun dan belanja modal sebesar Rp. 25,3 Triliun). Sedangkan untuk komposisi pagu anggaran berdasarkan sumber pendanaan, yaitu dari Rupiah Murni sebesar Rp. 26,76 Triliun (64,4%), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp. 7,9 Triliun (19,2%), Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 3,34 Triliun (8%), Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 1,88 Triliun (4,5%), Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp. 1,57 Triliun (3,7%).
Dalam Rapat Kerja ini dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR-RI, Fary Djemy Francis dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisi V DPR-RI, Sekretaris Jenderal Djoko Sasono, Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo, Dirjen Pereketaapian Zulkifli, Plt. Dirjen Perhubungan Udara Praminhadi, Kepala Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo, Kepal;a BPSDM Perhubungan Umiyatun Hayati. (Red)
