kabarindonesia.net, Jakarta — PROSESI atas terselenggaranya untuk Musyawarah Wilayah IP-KI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) berlangsung secara sukses. Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum DPP Sarjana IP-KI Liber Simbolon, bahwa begitu antusiasme akan adanya sebuah paradoksial, dua sisi kehidupan yang fantastis dimana rajin beribadah atau kegiatan lainnya dengan dua sisi arah kebaikan dan arah keburukan. Oleh sebab itu, manajemen Pancasila sangat dibutuhkan agar Suku, Agama dan Ras Antar Golongan (SARA) tidak menjadi sentimen identitas, namun yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bermajemuk/beragam kebaikan dan kebajikan tingkat tinggi, yaitu dengan motto : 100 Persen Indonesia, 100 Persen Pancasila”
Menurut Ketua Umum DPP Sarjana IP-KI Liber Simbolon menjelaskan, bahwa paradoks yang terjadi di era teknologi dan global saat ini karena tidak disosialisakannya UU ITE, UUD Pers dan jurnalisme warga yang terkadang mendistorsi isu. Bagaimanapun paradoks seringkali digunakan dengan kontradiksi, tetapi sebuah kontradiksi oleh definisi tidak dapat benar, banyak paradoks dapat memiliki sebuah jawaban, meskipun banyak yang tetap tak terpecahkan. “DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia sebagaimana harusnya tetap menjadi cermin di mata dunia yang bisa menorehkan nilai-nilai Pancasila,” kata Liber Simbolon ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Gedung Juang 45, Jalan Menteng Raya No.31 DKI Jakarta, Jumat (20/10) sore.
Ia menambahkan, bahwa evaluasi dan finalisasi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah kongruen atau sama dengan cita-cita awal para pendiri bangsa yang sangat beragam sesuai Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Maka adanya sebuah pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila, menjadi taruhan yang tidak tanggung-tanggung. Karena sudah merajalela atau membumi ke berbagai penjuru Nusantara, hingga ke berbagai elemen masyarakat bawah, menengah maupun kalangan elitis. Ia mencontohkan, dalam tanda ‘dalam tanda kutip/makna ambiguitas’ adanya sebagian etika Informasi jurnalisme masyarakat yg tidak konfirmasi/terverifikasi.
“Kecanggihan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Harusnya isi kontent atau berita jangan genit-genit buruk atau (Bad News), tapi genit Intelektualitas agar masyarakat lebih paham dan semakin sejahtera yang berlandaskan hukum,” kata Dosen Universitas Bung Karno Jakarta ini.
Lebih jauh dikatakan, bahwa adanya penghayatan yang mendalam atas nilai-nilai dasar Pancasila akan memperkuat identitas, jati diri, dan karakter masyarakat Indonesia yang berkepribadian Pancasila. Maka keberadaan Pancasila saat ini bagi Indonesia adalah tantangan yang perlu dijawab, bagaimana merumuskan Pola Penerapan dan Pengamalan Pancasila, melalui instrumen agama, hukum, sosial budaya dan lembaga desa terprogram secara sustainable yang menghasilkan output menyejahterah seluruh rakyat Indonesia. Karena, sejarah awal berdirinya organisasi ini IP-KI, sangat sesuai, sejalan dan sering dengan kondisi sosial politik dan perkembangan zaman pada waktu itu menjadi Organisasi Kemasyarakatan, yang senantiasa menjadi penggerak semangat Proklamasi 1945, dan Pancasila. Tentunya, Organisasi IP-KI senantiasa berperan aktif di setiap pergerakan sosial masyarakat terutama dalam mempertahankan Pancasila dari rongrongan komunis. Dan Presiden Soekarno sering mengungkapkan Jasmerah yaitu ‘Jangan Sekali kali Melupakan Sejarah’. Maka IP-KI didirikan oleh tokoh-tokoh bangsa antara lain Jendral Besar A.H. Nasution, Jendral Gatot Subroto, Jendral Aziz Saleh, tokoh-tokoh nasional dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Mayjend. TNI Suprapto juga pernah menjadi ketua umum IP-KI. Dan melalui Musyawarah Wilayah IP-KI Provinsi DKI Jakarta ini, IPKI selalu menghadirkan kader-kader untuk berperan aktif di tengah tengah masyarakat, dan selalu berusaha berperperan aktif sebagai anggota maupun pengurus organisasi. Kendati demikian, bahwa untuk menggerakkan organisasi, maka IPKI perlu melaksanakan konsolidasi organisasi di berbagai tingkatan pengurus yang ada. Diharapkan, bahwa Musyawarah Wilayah IP-KI Provinsi DKI Jakarta 2017 yang berlangsung dengan sukses dimana Musyawarah Wilayah IPKI Provinsi DKI Jakarta 2017 dihadiri Peserta atau Peninjau dari DPC -DPC Kota/Kabupaten se-Provinsi DKI Jakarta, dengan rangkaian acara digelar ‘Sarasehan Pancasila,”.
“Banyak nilai-nilai luhur Pancasila harus dihayati dan dipedomani seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penghayatan yang mendalam atas nilai-nilai dasar Pancasila akan memperkuat identitas, jati diri, dan karakter masyarakat Indonesia yang berkepribadian Pancasila. Dan Gedung Juang sebagai simbol ruh perjuangan para Bapak Pendiri Bangsa atau biasa founding father sering melakukan Rapat di Gedung Juang, Jl. Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat,” kata Liber.
Tampak hadir Dr. Peter Kasenda, Kapolda diwakili Bimas Polda Metrojaya ABKP Haris, Kesbangpol dari lima wilayah kabupaten/kota Jakarta. Prof. Dr. Bomer Pasaribu, Prof. Dr. Gimbal Doloksaribu, Tigor Simatupang (Putra Almarhum Jendral TB Simatupang), Mayjen TNI Purn Saurip Kadi dan penasehat Pemuda Pancasila DKI Amri M .Dewan Pembina Prof. Dr. MH Matondang.
Sementara itu, Ketua Umum DPP IP-KI Bambang Sulistomo (Putra Pahlawan Bung Tomo), Sekjen IP-KI Guntur Aritonang, Bendahara Umum DPP IP-KI Johannes Dwi Setiono, Ketua DPP Sarjana IP-KI Liber Simbolon, Ketua Bidang Diklat dan Kaderisasi Hj. Ris Irwandi Hidayat, Korbid Ideologi dan politik H. Agoest Zakaria. Sedangkan Ketua DPW IP-KI DKI Kol. TNI (Purn) Bidu Siagian, sementara piminan sidang oleh Gomer P, Ketua Panitia M. Hendarto, Sekretaris George Apituley serta pengurus IP-KI dr berbagai Wilayah dan DPC IP-KI DKI Jakarta serta peninjau dan organisasi masyarakat. (Hadi)
