kabarindonesia.net, Jakarta — SEPERTI dilansir dari beberapa media pada (20/05/2020) lalu, Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang melalui surat edaran bernomor : 556/135-Dispar/2020 tentang himbauan kunjungan wisatawan yang didalam isi surat tersebut berisi berbagai protokol terkait pencegahan covid-19 pada destinasi wisata yang artinya surat tersebut ditanggapi oleh masyarakat dan pengusaha wisata sebagai pembukaan objek wisata yang sebelumnya pada bulan Maret dilakukan penutupan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang, sontak hal tersebut membuat gembira para pengusaha dan masyarakat pariwisata yang akhirnya mereka bersiap-siap untuk membuka objek wisata dan mengisi berbagai stok kebutuhan berjualan dan lainnya mengingat akan menghadapi masa ramai Idul Fitri.
Namun belum sempat masyarakat dan pengelola objek wisata membuka kembali objek wisatanya Dinas Pariwisata kembali menutup destinasi wisata dengan surat edaran bernomor : 556/136-Dispar/2020 tentang pembatalan pembukaan destinasi wisata, dimana edaran penutupan tersebut mengacu pada edaran bupati pandeglang bernomor 443.2/665-bag.kesra/2020 tentang tindak lanjut pencegahan penyebaran covid-19, sudah barang tentu penutupan tersebut berakibat pada kekecewaan masyarakat mengingat surat edaran diterbitkan pada tanggal (24/05/2020) bertepatan dengan Idul Fitri dan pada saat bersamaan masyarakat dan pengusaha wisata sedang bersiap membuka objek wisatanya.
Buntut dari kekecewaan tersebut, menurut Ade Ervin ( salah satu praktisi pariwisata yang sekaligus Ketua Badan Keselamatan Pariwisata ) balawista, masyarakat dan pengusaha wisata bisa mengajukan class action kepada pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata Pandeglang, mengingat landasan class action tersebut adalah kerugian yang ditimbulkan dari sebuah informasi yang disampaikan, pada posisi ini masyarakat merasa dirugikan karena sebelumnya disampaikan destinasi wisata dibuka dengan protokol otomatis masyarakat kecil dan pengusaha wisata mereka melakukan persiapan, ada yang stok emping, pisang, kelapa muda, minuman, makanan dan lain sebagainya, belum lagi pengelola objek rekreasi keluarga mereka menyiapkan pralatan pelindung seperti APD, termoscan, dan sebagainya untuk digunakan menyambut wisatawan, dalam hal ini pemerintah harus berhitung ulang dan memikirkan bagaimana nasib mereka, ini jelas masyarakat sedang sakit akibat perekonomian terpuruk dampak covid punya sedikit sisa tabungan dibuat belanja persiapan akhirnya harus hilang dan terbuang, bayangkan mereka para penjual makanan misalkan kalau tidak terjual ya dibuang ungkapnya. (Bambang)
