kabarindonesi.net, Jakarta-Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai, tidak pernah di libatkan oleh bupati dogiyai mengenai (APBD ) 2020 DPRD Dogiyai sangat kecewa dengan sikap Bupati tersebut ada apa DPRD kabupaten Dogiyai tidak dilibatkan sedangkan pungsi DPRD adalah pengawasan bagaimana mau di awasi sedangkan pembahasan APBD sendiri Bupati sembunyi-sembunyi , DPRD kabupaten Dogiyai sudah melakukan pemanggilan dua kali dan Bupati tidak memenuhi undangan DPRD kabupaten Dogiyai , rencananya kami akan adakan undang Paksa yang ketiga kalinya bila perlu kami akan melakukan langkah-langkah lain ungkap anggota DPRD kabupaten Dogiyai Yusak Erns Tebay .
APBD 2020 DPRD pangil dua kali Bupati tidak memenuhi panggilan ada apa ungkapnya Yusak Erns tebay , DPRD kabupaten Dogiyai menilai ada permainan khusus untuk kepentingan pribadi atau kelompok ,uang rakyat untuk rakyat bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok Ucapnya.(04/03/2020).
Pemerintah eksekutif menyusun sendiri materi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, anggota legislatif yang baru hanya memberikan persetujuan pasca pelantikan anggota DPRD Kabupaten Dogiyai di Nabire, pekan keempat Januari 2020.
Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai, Yusak Ernest Tebay di Nabire, medio pekan lalu mengungkapkan, anggota dewan periode lalu tidak pernah membahas KUA/PPAS, sehingga anggota dewan tidak tahu berapa anggaran yang dipakai pemerintah dalam APBD tahun anggaran 2020.
Pemerintah eksekutif juga tidak membahas KUA/PPAS bersama anggota dewan yang baru dilantik. Anggota dewan hanya diminta persetujuan dari materi APBD yang disiapkan oleh eksekutif.
Ia menambahkan, hingga saat ini, anggota dewan di Kabupaten Dogiyai, tidak tahu, berapa anggaraannya dan kegiatannya seperti apa dan dimana juga tidak diketahui dewan. Karena, tidak ada pembahasan sebelumnya antara eksekutif dan legislatif.
Yusak Ernest Tebay yang terpilih kembali untuk periode kedua dari wilayah III Dogiyai ini mempertanyakan, apakah pemerintah eksekutif Kabupaten Dogiyai sudah mengacu pada Kepmendagri nomor 33 tahun 2019 yang menganjurkan agar di dalam penyusnan APBD hendaknya menitikberatkan pada 8 item. DPRD Kabupaten Dogiyai tidak bisa berbuat banyak terhadap APBD tahun anggaran 2020 karena tidak diberitahu kepada legislatif. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Dogiyai periode lalu ini menduga eksekutif menggunakan peraturan yang bisa memperbolehkan eksekutif menyusun APBD sepihak.
Karena, Kepmendagri nomor 12 tahun 2019 boleh saja eksekutif menyusun APBD tanpa dewan. Tetapi kondisi DPRD Dogiyai tidak dimaksudkan seperti di dalam Kepmen tersebut. Karena, pada saat itu, eksekutif bisa mengajukan KUA/PPAS kepada DPRD periode lalu.
Sebab, secara nasional, APBD sudah selesai dibahas dan ditetapkan 30 November 2019. Sementara masa jabatan DPRD periode 2014-2019 berakhir pada 8 Desember. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Dogiyai ini mengatakan, seharusnya, materi APBD dalam bentuk KUA/PPAS harus diserahkan kepada dewan sebelum 2 bulan. Karena itu, eksekutif seharusnya sudah mengajukan materi KUA/PPAS kepada dewan 2 bulan sebelum dibahas.
Dengan tenggang waktu demikian, seharusnya APBD Kabupaten Dogiyai sudah bisa dibahas dan ditetapkan oleh DPRD periode lalu. Namun hal itu terjadi. Walaupun dewan sudah mengingatkan hal ini kepada eksekutif. Oleh sebab itu, anggota dewan ini menduga, pemerintah Kabupaten Dogiyai menggunakan APBD Kabupaten Dogiyai tahun anggaran 2019 karena tidak melalui mekanisme pembahasan bersama dewan.
Yusak Tebay mengungkapkan dewan tidak mengetahui besarnya anggaran dan kegiatan yang termuat di dalam APBD tahun anggaran 2020 karena, pimpinan sementara DPRD Kabupaten Dogiyai bersama anggota dewan tidak mendapat materi APBD, sekalipun dewan telah menyetujui APBD Kabupaten Dogiyai tahun anggaran 2020. Oleh sebab itu, Yusak menilai dengan kondisi APBD yang demikian akan menyulitkan dewan di dalam pengawasan kegiatan pembangunan di daerah, Karena, dewan tidak tahu besaran anggaran dan sasaran kegiatan yang diprogramkan untuk dilaksanakan selma tahun anggaran 2020.(Bambang)
