Nasional

Pengalihan 51% Saham PT Freeport Indonesia untuk Pemerintahan Jokowi

kabarindonesia.net, Jakarta – UNTUK proses penandatanganan Head of Agreement (HoA) PT Inalum dengan Freeport Mc Moran selaku induk dari PTFI, terkait divestasi (pengalihan saham) PT Freeport Indonesia 51 persen kepada pemerintahan Indonesia. Hal ini dengan gegap-gempita pemerintah telah membanggakan atas keberhasilan yang dicapainya. Dan Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan kepada seluruh rakyat melalui media massa atas keberhasilan tersebut. Namun, bilamana ditelaah, maka pengalihan saham itu tujuan utamanya adalah untuk pencitraan Jokowi sehingga bisa kembali berkuasa di 2019 mendatang.

Menurut Ketua Komunitas Relawan Sadar Indonesia (KORSA), Amirullah Hidayat mengatakan, bahwa kondisi saat ini rakyat sebagian besar sudah tidak percaya dengan cara Jokowi memimpin negara. Ia menjelaskan, bahwa hasil semua lembaga survei menempatkan posisi elektabilitas Jokowi dibawah 50 persen dan ini sangat berbahaya bagi seorang Presiden yang sedang berkuasa. Ia menambahkan, mengenai Pengalihan Saham tersebut dimana pengambilan penguasaan tambang emas PT Freeport Indonesia di Papua adalah suatu keharusan.

Lebih jauh dikatakannya, karena keberadaan gunung emas tersebut merupakan kekayaan negara Indonesia atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dan bangsa yang besar harus punya kehormatan serta harga diri yang tinggi dimata dunia Internasional. Disamping itu juga tindakan pemerintah dalam pengambil-alihan 51 persen saham Freeport Indonesia, sebagai bentuk bukti bahwa pemerintahan Jokowi lemah dalam negosiasi sebab pengalihan saham itu.

“Pemerintah harus membeli kepemilikan saham Freeport dengan harga 350 Juta USD dan 3,5 Miliar USD milik Rio Tinto. Karena, negosiasi ini dilakukan secara diam-diam, sehingga rakyat tidak mengetahui prosesnya secara transparan. Bilamana rakyat mengetahui secara transparan, tentu seluruh rakyat Indonesia akan menolak pemerintah menggunakan cara tersebut,” ungkap Ketua KORSA, Amirullah Hidayat kepada kabarindonesia.net Jum’at (12/6).

Ditegaskannya, caranya sudah sangat merugikan bagi negara dan rakyat Indonesia. Dan bahkan telah menghancurkan marwah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dimata dunia Internasional. Ia berharap, bagaimanapun penyerahan saham itu tidak sampai dengan membeli begitu mahal, jika perlu pemerintah menunggu sampai masa kontrak PT Freeport Indonesia habis dan setelah itu langsung diambil alih saja. “Karena, untuk pengambil-alihan 51 persen saham itu, sudah ada Undang-Undang yang dibuat jauh sebelum pemerintahan Jokowi berkuasa,” katanya.

“Kami menilai pengalihan 51 persen saham ini terkesan dipaksakan hanya digunakan untuk pencitraan Presiden Jokowi guna kembali berkuasa lima tahun ke depan Pasca 2019. Padahal emas yang ada di Provinsi Papua adalah kekayaan alam bangsa ini, sebagai bangsa yang berdaulat dan besar, seharusnya kekayaan ini dikelola untuk kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan UU 1945. Komunitas Relawan Sadar Indonesia ( KORSA) sebagai paguyuban mantan para relawan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu, yang saat ini keluar dari barisan pendukung karena memandang Jokowi dalam mengelola negara telah mengkhianati janji kampanye, yaitu Nawacita, sebab semua kebijakan yang dikeluarkan hanya berpihak kepada asing dan untuk pencitraan.”

Kendati demikian, atas pengalihan 51 persen saham Freeport dimana pada Pilpres 2019 yang akan datang. Presiden Jokowi harus diganti sebab jika pemerintahan Jokowi diteruskan, 5 tahun ke depan Pasca 2019. Dan akan menjadi negara lemah dimata dunia dan kehidupan rakyat akan terus susah dan menderita. Diharapkan jangan nanti rakyat Indonesia mengalami penyesalan yang dalam Jokowi melanjutkan pemerintahan Pasca 2029.

“Kami sebagai mantan relawan terlibat untuk memenangkan Jokowi berkuasa terjadi penghianatan Nawacita yang dilakukannya, masa depan bangsa dan negeri ini adalah yang utama dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan, karena negeri ini berdiri hasil perjuangan para pahlawan (syuhada) yang telah mengorbankan jiwa dan raganya, maka harus menjaga negeri selamanya,” pungkasnya. (Hadi)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
Close
Close