Jakarta, kabarindonesia.net – DEWAN Pimpinan Pusat Partai Usaha Kecil Menengah (DPP Partai UKM) membentuk organisasi sayap Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Rencanaya lembaga advokasi masyarakat ini akan dilaunching bersamaan dengan 13 organisasi sayap dan organisasi massa Partai UKM, Senin (25/01/2021) di Jakarta.
Syafrudin Budiman saat dihubungi, Sabtu (23/01/2021) mengatakan, organisasi sayap LBH Partai UKM adalah garda terdepan memperjuangkan masyarakat. Terutama katanya, masyarakat pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang Pasar yang terhimpit oleh sistem yang merugikan.
“Masyarakat bawah dan tertindas, khususnya pelaku ekonomi harus didampingi dalam advokasi hukum, agar bisa memperjuangkan hak-haknya. Apalagi masyarakat masih banyak yang buta hukum, jadi perlu diadvokasi dan dibela,” kata pria yang biasa disapa Gus Din ini.
Sementara itu, Iwan Saputra, SH, MH., Ketua Umum LBH Partai UKM mengatakan, terbentuknya LBH ini adalah ruang aspirasi dan memperjuangkan masyarakat secara hukum. Dimana terkadang para pelaku UMKM atau Pedagang Kali Lima tergusur secara semena-mena
“Contohnya juga terkadang ada kasus hukum baik perdata atau pidana yang menimpa pengusaha kecil. Tentu Partai UKM terdepan mengawal dan memperjuangkan nasib masyarakat secara hukum dan keadilan,” terang pria yang disapa Iwan ini
Bahkan katanya, LBH Partai UKM bisa memberikan bimbingan, konsultasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Dimana masyarakat pelaku ekonomi terkadang mengabaikan adminitrasi hukum, sehingga ketika ada sengketa berimbas pada urusan pidana umum
“Kalau bukan LBH Partai UKM yang memperjuangkan pelaku UMKM siapa lagi?. LBH Partai UKM akan terdepan di garis massa untuk membela rakyatnya khususnya pelaku usaha kecil dan menengah,” tandas Iwan pengacara muda ini. (Bamsur)
