kabarindonesia.net, Jakarta –WAKIL Ketua Umum DPP Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan dan umum (FSP-KEP), Sahat Butar Butar menegaskan, Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja harus dipastikan tidak ada satupun yang merugikan kepentingan buruh. Menurutnya, masalah-masalah krusial yang selama ini meresahkan kalangan buruh harus dihapus oleh DPR misalnya mengenai pesangon yang akan dihilangkan ketika pekerja buruh diberhentikan atau berhenti kerja, temasuk mengenai penghapusan upah minimum sektoral dan juga digantikan dengan upah perjam kerja.
“Penolakan buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini karena pemerintah dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan perwakilan buruh dalam proses penyusunan draf RUU tersebut,” ujarnya, (17/4/2020) di Jakarta.
Untuk itu, pihaknya akan mengawal dan pro aktif memberi masukan-masukan kepada DPR dalam pembahasan-pembahasan di Parlemen sampai nanti RUU ini disahkan menjadi UU. Sahat berpendapat, menjadi momentum pemerintah ketika di rapat kerja yang direncanakan Minggu depan dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk melibatkan buruh atau pekerja dalam memperbaiki substansi Draft RUU cipta kerja sesuai dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh.
“Strategi pemerintah yang wajib melibatkan buruh/pekerja dalam memperbaiki substansi RUU Cipta kerja dan juga pembahasan-pembahasan di DPR ini saya yakin akan sangat lebih efektif apalagi situasi pandemi Covid-19 saat ini membuat gerakan-gerakan massa sulit untuk dilakukan. Kami selalu mengedepankan dialog guna memberi masukan kepada pemerintah dan DPR daripada melakukan aksi pengerahan massa,” tegas Anggota Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Nasional unsur Serikat Pekerja ini.
Sahat juga mengingatkan DPR agar dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini harus melibatkan serikat pekerja/serikat buruh dan kelembagaan keterwakilan hubungan industrial agar buruh dapat menyampaikan aspirasinya dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU ini.
“Jangan sampai yang terjadi di pemerintah kemarin yang tidak mengajak buruh untuk bicara terulang kembali dalam pembahasan di DPR ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja saat ini sudah diserahkan pemerintah kepada DPR. DPR akan membahasnya bersama-sama dengan pemerintah untuk kemudian disahkan menjadi UU. Ada 11 klaster yang terdapat dalam Omnibus Law antara lain; Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi. (Bamsoer)
