kabarindonesia.net, Jakarta — MERESPON Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang marah dan mengancam mereshuffle kabinetnya, mendapat respon positif dari M. Rafik Perkasa Alamsyah, Politisi Muda Golkar. Ketua Umum Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun) organisasi relawan besutan Partai Golkar ini menilai, Jokowi kesal lantaran kinerja pembantunya kurang menunjukkan kerja progres dan signifikan saat pandemi covid-19.
Bahkan Rafik sapaan akrab dari Wakil Ketua Umum DPP AMPG ini, satu menteri dari Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian (Menperin) layak dicopot, sebab kinerjanya dinilai memiliki raport merah. Ia mengatakan, Menperin dinilai gagal menghambat merosotnya industri yang terkena dampak pandemi covid-19.
“Dunia industri mengalami penurunan dan merosot sangat drastis. Banyak yang tutup sementara, berhenti produksi dan juga malah banyak yang gulung tikar. Menperin harus bertanggung jawab dan Presiden Jokowi layak menggantinya dengan kader Partai Golkar yang lebih handal,” kata M. Rafik Perkasa Alamsyah Ketua Umum Al Maun, melalui siaran pers, Rabu (01/07/2020).
Seharusnya kata Rafik, Menperin bisa melakukan inovasi dan solusi mengatasinya dengan kordinasi yang baik. Akan tetapi Menperin sampai saat ini tidak ada solusi nyata, sampai dunia industri merosot turun jauh.
“Menperin harus menyiapkan segala penunjang agar pemerintah bisa bekerja cepat mengatasi masalah akibat pandemi corona covid-19, mulai dari anggaran yang melimpah hingga regulasi yang memudahkan penanganan. Tapi sampai saat ini tidak ada langkah yang kongkrit dari Menperin,” tandas Rafik yang juga Wakil Ketua Umum DPP KNPI.
“Jokowi ingin menterinya bekerja seperti dirinya, cepat, tangkas, bikin manuver, dan hasil maksimal. Jika tidak, menteri yang biasa saja itu layak direshuffle,” tuturnya.
Rafik juga menghimbau Partai Golkar bisa menarik kadernya di Kabinet Indonesia Maju (KIM) jika kadernya kurang mumpuni dan berdampak buruk bagi citra partai.
“Kader Partai Golkar banyak yang handal dan mumpuni untuk menggatikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menperin. Partai Golkar memiliki stok orang ahli dan kapabel dibidangnya, jadi pergantian menteri biasa di partai beringin ini,” tegas pria asal Suku Minang Sumatera Barat ini.
Selanjutnya kata Rafik, Menteri Perindustrian di KIM jaman Airlangga Hartarto yang sekarang Ketua Umum DPP Partai Golkar mampu melakukan pencapaian Kementerian Perindustrian hingga 2019.
“Dimana Menperin sebelumnya, mampu mengevaluasi target Making Indonesia 4.0 dan peraturan presiden yang sedang dalam proses, yaitu percepatan industri 4.0,” ujar Rafik.
Katanya, saat jaman Airlangga Hartarto menjadi Menperin, Making Indonesia 4.0 merupakan program pemerintah untuk menyiapkan Indonesia menghadapi industri digital 4.0. Kementerian Perindustrian sebelumnya telah membentuk peta jalan atau road map untuk mengintegrasikan pengimplementasian sejumlah kebijakan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di era industri digital.
“Sektor industri nasional, Indonesia perlu membenahi lima aspek teknologi yang menjadi kunci sukses utama Making Industri 4.0. Kelimanya adalah internet of things, artificial intelligence, human machine interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi printing 3D,” urainya.
Menurut Rafik, pemerintah masih perlu mengkoordinasikan industri lintas sektoral agar Making Indonesia 4.0 tercapai dengan baik. Adapun terciptanya Making 4.0 ini digadang-gadang mampu mendorong pertumbuhan produk domestik bruto riil sebesar 1-2 persen per tahun. Sehingga, pada 2023, PDB akan meningkat menjadi 6-7 persen.
“Kemudian melakukan pertumbuhan PDB diproyeksi akan naik secara signifikan pada ekspor neto. Indonesia diperkirakan mencapai 5-10 persen rasio ekspor neto terhadap PDB pada 2030,” jabarnya.
Rafik yang juga Mantan Wakil Kordinator Logistik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – KH Ma’ruf Amin 01 saat Pilpres 2019 ini mengungkapkan, selain mengembangkan kebijakan yang mendukung pengintegrasian industri lintas sektoral, Memperin saat itu mampu menilai dan memikirkan pembiayaan untuk keberlangsungan industri-industri dalam negeri. Dimana Airlangga Hartarto sebagai menteri memandang, pelaku industri saat ini tidak hanya butuh bantuan kebijakan fiskal, tapi juga sokongan pembiayaan guna mendorong produktivitas ekspor.
“Karena itu, untuk pembiayaan industri itu menjadi pekerjaan rumah yang tentu perlu didorong. Airlangga Hartarto diangkat menjadi Menteri Perindustrian oleh Jokowi pada 2016 menggantikan Saleh Husin. Ketua Umum Partai Golkar ini dulunya ialah Ketua Komisi VII DPR pada 2006-2009. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Emiten selama 3 tahun, yakni pada 2011 sampai 2014. Dia berhasil sebagai Menperin, makanya sekarang diangkat sebagai Menko Perekonomian oleh Presiden Jokowi di KIM,” pungkas Rafik. (Bamsoer)
