kabarindonesia.net, Jakarta — PEMERINTAHAN Presiden Jokowi-JK tampaknya masih jauh dari sebuah harapan dimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperuntukan bagi warga miskin, namun realisasinya banyak warga miskin yang tidak bisa mendapatkan akses kesehatan. Ironisnya, pemerintah telah melarang warga miskin untuk sakit. Menyikapi hal ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali melakukan gugatan (class action) terhadap pemerintah dimana rendahnya untuk merealisasikan keberadaan BPJS Kesehatan, bahwa angsuran yang dibebankan oleh warga, yaitu buruh yang mendapatkan upah sangat rendah. Tentunya, para buruh akan menerima upah begitu rendah dan konsumsi rumah tangga dipastikan menurun. Hal ini ditegaskan oleh Presiden KSPI, Said Iqbal ketika menggelar jumpa pers dimana rasa bentuk kepedulian terhadap buruh yang telah berupaya menempuh dengan berjalan kaki dari Tugu Pahlawan, Kota Surabaya hingga Ibukota Jakarta, yaitu selama 32 hari dengan jarak tempuh 1200 Km, dan dimotori oleh Ade Lukman. Dan hari Jumat (20/10) akan menemui Presiden Jokowi di Istana dan dikawal sedikitnya seribu kaum buruh dan Presiden KSPI.
Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, bahwa BPJS Kesehatan adalah problema secara nasional dan secepatnya untuk dibenahi. Oleh sebab itu, hingga detik ini sudah ada 182 juta jiwa yang telah terdaftar oleh BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan, bahwa Presiden diharapkan cepat untuk merespon, yaitu memperbanyak rumah sakit maupun klinik yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. “Tidak benar hasil survey rakyat puas dengan program adanya jaminan kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dengan Nawacita. Sebab, terbukti warga yang tidak terlayani di rumah sakit dengan secara baik, bahkan ditolak,” ungkap Presiden KSPI, Said Iqbal ketika memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di Kantor LBH Jakarta, Kamis (19/1O) siang.
Ia menambahkan, bahwa dengan aksi longmarch ini, Jokowi berkeinginan menerima serta menampung inspirasi kaum buruh yang sudah termarjinalkan dimana upah murah, kriminalisasi buruh, jaminan kesehatan yang tidak layak bahkan jauh dari kesejahteraan buruh. Maka kaum buruh pun akan menggelar aksi di depan Istana; Sehat adalah Hak Rakyat, Jangan Lagi ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
“Bilamana aksi besok (hari ini) tidak diperkenankan untuk audiensi dengan Presiden, berarti Jokowi tidak mau mendengar keluhan masyarakat kelas bawah, Ade Kenzo maupun kawan-kawan akan terus bertahan di depan Istana hingga beberapa hari serta Presiden Jokowi mau menerima, mendengar aspirasi dan harapan kaum buruh,” pungkasnya. (Hadi)
