kabarindonesia.net, Sidoarjo — BPJS Kesehatan sebagai badan yang ditunjuk undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan memiliki misi memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat. Dalam rangka memberikan layanan terbaiknya, BPJS Kesehatan menyediakan sarana pengaduan peserta melalui berbagai kanal. Terbaru BPJS Kesehatan melakukan penyempurnaan aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP) yang digunakan untuk menghubungkan petugas informasi dan penanganan pengaduan di kantor cabang dengan petugas penanganan keluhan di rumah sakit.
Pengembangan aplikasi SIPP yang semula versi 1.2.0 menjadi versi 1.3.3 ini menyempurnakan mekanisme pendaftaran bayi baru lahir dan penghitungan denda pelayanan rawat inap bagi Peserta Bukan Pekerja Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) atau yang biasa disebut masyarakat sebagai Peserta Mandiri.
Untuk mensosialisasikan pengembangan aplikasi tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo menyelenggarakan Sosilisasi Update Aplikasi SIPP di ruang rapat BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Kamis (16/05/2019).
“Aplikasi ini tujuannya untuk mempermudah akses kita terkait hak peserta, terutama peserta PBPU. Aplikasi sudah di deploy, tinggal nanti kita inventarisir bersama terkait kendala-kendala yang berpotensi menghambat pelayanan peserta,” jelas Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Sidoarjo Erwin Widiarmanto dalam sambutannya.
Sosialisasi yang dihadiri oleh petugas penanganan keluhan RS dari seluruh rumah sakit provider BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo ini diberikan langsung oleh Staf IT HD BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Mila Fitria K. Mila menjelaskan untuk proses pendaftaran bayi baru lahir dapat dilakukan di hari yang sama mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 15.00W WIB.
“Prosesnya dimulai dengan petugas PIPP Rumah Sakit login ke aplikasi SIPP menggunakan username rumah sakit. Pilih menu pendaftaran bayi baru lahir, lalu masukkan nomer kartu JKN ibunya. Setelah ditemukan petugas mengentry NIK bayi sehingga nanti akan secara otomatis tersambung dengan data yang ada di sistem kependudukan dan catatan sipil,” jelas Mila.
Sedangkan untuk perhitungan denda yang sebelum masih manual, sekarang sudah tersedia fitur tersendiri untuk penghitungan denda. Sehingga dapat mempermudah rumah sakit melakukan penghitungan denda pelayanan. “Tujuannya untuk memudahkan peserta sehingga jika terdapat peserta yang memiliki tunggakan iuran, dapat di proses langsung penghitungan dendanya dan peserta dapat langsung dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambah Mila.
Seluruh peserta sosialisasi yang hadir mengapresiasi kegiatan hari ini dengan harapan kedepannya tidak akan ada kendala pelanyanan pada peserta dalam kaitannya dengan pendaftaran bayi baru lahir dan pembayaran denda pelayanan. (sumber: Jamkesmas)
