kabarindonesia.net, Jakarta — SESMENPORA Gatot S Dewa Broto didampingi Kepala Biro Humas dan Hukum Sanusi bersama Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Bunyamin, Asdep Peraturan Perundang-undangan Kemensetneg, Perwakilan Kemenpan RB Hapni dan perwakilan Kemenkeu Setya membahas Rancangan Peraturan Presiden RI tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenpora di Ruang Rapat Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat (9/11) petang.
Sesmenpora menyampaikan rapat pembahasan tukin ini bisa menjadi kabar baik bagi para ASN di lingkungan Kemenpora karena tunjangan kinerjanya akan naik dengan nilai yang cukup besar. “Ini adalah arahan dari Bapak Menpora dan atas kerjasama kita semua,” katanya.
Menurutnya ada beberapa kunci percepapatan atas kegiatan ini yakni lolosnya Kemenpora dari predikat disclaimer ditambah dengan kenaikan nilai reformasi birokrasi. “Atas dasar lolos disclaimer dan kenaikan nilai reformasi birokrasi maka kami beranikan diri untuk mengajukan kenaikan tunjangan ini, kita berharap realisasinya bisa sesegera mungkin (ditandatangani Presiden) dan bisa dirapel bagi Kemenpora per bulan Juli 2018,” ujar Sesmenpora.
Kenaikan tukin lanjutnya tidak lepas dari adanya kerjasama yang baik antara Kemenkumham, Setneg, Kemenpan RB dan Kemenkeu karena tanpa mereka tidak mungkin bisa di proses. “Kami hanya mengingatkan kepada rekan-rekan di Kemenpora di satu sisi kita boleh gembira di sisi lain adalah tantangan bahwa reward dan punishment itu ada, semoga bisa lebih meningkatkan kinerja di Kemenpora,” harapnya.
“Selain kita ada juga BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang juga mengajukan kenaikan tukinnya mereka naiknya lebih tinggi karena memang untuk yang kedua kalinya kalau kita baru kali ini dari awalnya 40% ke 60%,” tambahnya.
Turut hadir Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Aris Subiyono, Kabag Perelengkapan dan Pengelolaan BMN Sinyo Nugroho dan Kabag Hukum Yusup Suparman. (red)
