Kota Bekasi, kabarindonesia.net – PAKAR Hukum Ahli Pidana Dr. (c). Anggreany Haryani Putri, SH.,MH angkat bicara mengenai perlakuan pihak sekolah yang menahan raport juga buku LKS, Mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak bagi seluruh warga negara Indonesia.
Bahkan bagi kalangan kurang mampu di Indonesia telah mengalokasikan dana pendidikan untuk membantu pembayaran biaya sekolah. Sekolah pun mendapatkan dana bantuan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.
Penahanan Raport dan buku LKS siswa SMAN di Kota Bekasi yang dengan dalih belum membayar uang Gedung dan uang SPP rincian sebagai berikut uang pangkal 3 juta untuk seragam Rp.880. 000,-, SPP 1 Tahun Rp.1.860.000,- dilakukan oleh pihak sekolah.
Kata siswi yang menangis saat ditemui usaiulang sekolah yang niat hati brangkat ke sekolah penuh suka cita karena inggin melihat raport hasilnya belajar di semester 1 ini. Yang ada raport dan buku LKS tidak diberikan alias ditahan.
Sehingga tidak ada lagi tindakan penahanan rapor bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah. Seperti yang terjadi dipada salah satu SMAN di Kota Bekasi. Karena hal ini jelas melanggar ketentuan pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dikatakan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah dan UUD Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
Padahal siswa sudah memenuhi kewajiban yang untuk menimba ilmu, namun pihak sekolah malah merampas hak serta menggelapkan Raport nilai siswa tersebut,” cakapnya, Kamis ( 21/01/2021).
Penahanan Raport yang dilakukan oleh SMAN Kota Bekasi tersebut juga termasuk melanggar Hak Asasi Manusia. Pasalnya raport tersebut merupakan hak dari siswa dan justru dilanggar oleh pihak SMAN Kota Bekasi. Penahanan raport dan buku LKS ini sudah jelas pihak Sekolah melakukan Tindak Pidana Perampasan hak siswa serta Penggelapan Raport siswa.
Menahan raport dan buku LKS beberapa siswa lantaran belum membayar uang gedung, seragam dan SPP Alasan beberapa siswa tersebut belum membayar.
Sudah jelas jelas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan iuran bulanan untuk SMA maupun SMK negeri di Jabar serta anak kurang mampu di sekolah swasta digratiskan tahun ini 2020/2021, meski pihaknya melakukan refocusing anggaran tahun ini karena Covid-19.
Anggaran yang bebas biaya itu sudah dianggarkan dan tidak berubah.
Jadi di tahun ajaran 2020/2021 di SMA/SMK negeri dan warga tidak mampu di swasta gratis, ” ujar Ridwan di Gedung Sate, Senin (8/06/2020).
Iuran gratis itu betul dan dimulai di semeter ini, kata dia melanjutkan. Ridwan menambahkan, ada Covid-19 maupun tidak, rencana itu tetap ada.
Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dewi Sartika terkait apa yang Gubernur katakan yang mengratiskan uang SPP dan ditambah pungutan lain lainnya ia menegaskan, biaya SPP gratis untuk SMA dan SMK di Jabar akan diberlakukan pada tahun ajaran 2020/2021.
Adapun besaran dana yang diberikan pemerintah kepada tiap siswa, menurut Kadisdik, berkisar
Rp. 150.000 – Rp 180.000/bulan.
Namun, ia menggarisbawahi, pembebasan biaya tersebut hanya berlaku bagi sekolah negeri. “Negeri saja, kalau untuk swasta sudah ada dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU),” ucapnya.
Semakin sedikit rombel di sekolah, jelas Kadisdik, maka besarannya akan lebih besar daripada sekolah dengan rombel yang lebih banyak. “Sekolah dengan rombel 1 hingga 12 kelas akan mendapat besaran lebih banyak.
Sedangkan yang paling banyak rombelnya mendapatkan bantuan yang lebih kecil,” Katanya.
Apapun permasalahan yang dialami antara siswa dengan pihak sekolah, yang namanya Raport dan buku LKS tidak boleh ditahan. Raport itu hak siswa yang harus diberikan,” (Bbg)
