kabarindonesia.net, Jakarta — WARGA Desa Fatulia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kembali menggelar aksi damai di depan Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk menuntut atas ketidakadilan, yaitu ganti-rugi sebidang tanah yang belum dibayarkan oleh perusahaan tambang nikel dimana PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) di Sulawesi Tengah. Hal ini warga mendesak terhadap Presiden Ir. H. Joko Widodo dimana tiga (3) tahun yang lalu telah meresmikan pabrik tersebut. Namun warga belum mendapatkan ganti-rugi atas lahan tanah yang sudah berpindah tangan ke pihak PT. IMIP dan PT. BDM.
Menurut Kuasa Hukum dari warga, Chairul Anwar Koto, SH mengatakan, bahwa hari ini (Jumat, 27/07/2018) akan melaporkan permasalahan ini ke Kapolri dengan harapan bahwa persoalan ganti-rugi atas tanah hak milik warga tersebut, dituntaskan segera ditindak-lanjuti oleh penegak hukum. Ia menambahkan, ada sejumlah bidang tanah yang belum diganti-rugi oleh pihak Perusahaan Tambah Nikel, yaitu delapan (8) hektar.
“Nilainya sekitar Rp.150 miliar dengan 4 buah surat Hak Guna Bangunan (HGB), untuk pemilik antara lain, saudara Harianto, Nasrul, Rinto dan lain sebagainya,” kata Chairul kepada sejumlah wartawan, ketika menggelar aksi di depan Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Lebih lanjut dikatakannya, bahwa isi dan materi surat warga desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Presiden H.Ir. Joko Widodo sudah meresmiskan pabril dan smelter tambang Nikel PT. Indonesia Morowali Industrial (IMIP) dan PT. Bintang Delapan Mineral di Bahodopi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
“Selanjutnya, kami akan berkunjung ke istana Presiden. Karena, investasi PMA miliaran dollar, namun tanah kami yang dipakai untuk pabrik tidak dituntaskan pembayaran pembebasan atas tanah milik kami. Diduga digelapkan dan ditipu oleh oknum perusahaan tersebut. Maka, sesuai surat gugatan kami, Nomor 822/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL, dan sudah dua (2) tahun Bapak Presiden kami surati serta tembusan, somasi kami sampaikan kepada Bapak, namun tidak dituntaskan dengan baik, malah oknum perusahaan menyuap korban-korban secara liar dan tidak sah sejumlah miliaran rupiah, sehingga timbul konflik. Sekarang ini untuk berbuat negatif. Sangat kami sesalkan cara-cara kotor tersebut, mohon tolong bapak Presiden RI bisa bertanggung jawab dan menindak tegas oknum-oknum tersebut yang akami kejar sampai kemanapun,” pungkasnya. (Hadi)
