Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp 70 triliun kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dana tersebut merupakan bagian dari alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kemungkinan besar tidak akan terserap pada tahun anggaran 2025.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam acara Konsolidasi Regional untuk Peningkatan Tata Kelola MGB di wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan Banten, seperti dikutip dari situs resmi BGN.
BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun tahun ini, ditambah dana standby sebesar Rp 100 triliun. Namun, dari total anggaran tersebut, hanya Rp 99 triliun yang berhasil terserap. Sisanya, sebesar Rp 70 triliun, dikembalikan ke Presiden karena dianggap tidak dapat digunakan secara maksimal hingga akhir tahun.
“Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan.
Program MBG dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana, dan didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam implementasinya, BGN melibatkan tenaga terlatih dari kalangan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KSPPG) di seluruh Indonesia.
Pengembalian anggaran ini terjadi pada tahun anggaran 2025, dan disampaikan dalam kegiatan resmi BGN pada Selasa, 14 Oktober 2025, yang berlangsung untuk wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten.
Mengapa Anggaran Dikembalikan?
Menurut Dadan, ada beberapa kendala yang menyebabkan anggaran tidak terserap, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan proses pengadaan melalui mekanisme tender pemerintah yang kerap memakan waktu lama.
Misalnya, dari Rp 6 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan 1.542 unit SPPG tahun ini, belum satu pun yang berhasil terealisasi melalui skema tender hingga Agustus 2025.
Pemerintah meningkatkan komitmen anggaran untuk tahun 2026, dengan total dukungan mencapai Rp 335 triliun. BGN akan menerima alokasi langsung sebesar Rp 268 triliun, ditambah dana cadangan Rp 67 triliun.
Dadan menyebut bahwa setiap harinya program MBG akan menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat. Selain itu, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, BGN membuka kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat.
Saat ini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di berbagai wilayah Indonesia, yang seluruhnya merupakan hasil kolaborasi dengan mitra non-pemerintah.
“Ini adalah program pertama di Indonesia, bahkan di dunia, di mana mitra menjadi partner utama BGN dan berhasil menyukseskan program ini secara cepat,” kata Dadan.
