Belem, Brasil — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) mulai menunjukkan geliat positif. Sejak diluncurkan pada September 2023, nilai transaksi karbon nasional tersebut telah mencapai Rp 78,5 miliar dengan total volume 1,6 juta ton CO₂e hingga pertengahan 2025.
“Sejak diluncurkan pada September 2023, IDXCarbon telah mencatat transaksi sebesar 1,6 juta ton CO₂e dengan nilai sekitar Rp 78,5 miliar hingga pertengahan 2025,” ujar Hanif dalam pembukaan Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim COP30, di Belem, Brasil, Senin (10/11).
Menurut Hanif, pemerintah terus berupaya memperluas pasar dan meningkatkan kredibilitas karbon nasional di tingkat global. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yaitu melalui kerja sama dengan sejumlah mitra internasional untuk memperkuat pengakuan standar dan metodologi pengurangan emisi.
“Kerja sama ini memungkinkan adanya pengakuan bersama atas standar dan metodologi pengurangan emisi, serta mendorong transparansi,” tambahnya.
Beberapa mitra global yang telah menjalin kesepakatan dengan Indonesia antara lain Gold Standard Foundation (Mei 2025), Plan Vivo (September 2025), Global Carbon Council (September 2025), Puro Earth (Oktober 2025), Verra (Oktober 2025), serta Pemerintah Jepang yang telah menandatangani kerja sama pada COP29 di November 2024.
Hanif menegaskan, kolaborasi tersebut akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem perdagangan karbon global, sekaligus menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi karbon dunia.
“Langkah-langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem perdagangan karbon global pada gelaran COP30 di Brasil,” jelasnya.
Lebih lanjut, pada KTT COP30, Indonesia menargetkan dapat membawa pulang Rp 16 triliun dari transaksi perdagangan karbon melalui kegiatan seller meet buyer. Diharapkan, capaian ini mampu menjadi pendorong baru bagi ekonomi karbon nasional dan mendukung pencapaian target Net Zero Emission 2060.
