kabarindonesia.net, Depok – DPRD Kota Depok belum lama ini menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2017-2018, Rapat Paripurna yang dilaksanakan Rabu (2/5/2018) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok, H. M. Supriyono, Amd. Ak dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam Rapat Paripurna ini masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baik Komisi maupun Badan akan menyampaikan Rencana Kerjanya selama Masa Sidang Ketiga tersebut, berbagai kegiatan akan dilaksanakan dengan semangat tinggi dalam rangka untuk pembenahan di semua sektor guna meningkatkan pengawasan serta melaksanakan program kerja yang telah diagendakan. Adapun Rencana Kerja dari masing-masing AKD adalan sebagai berikut :
Komisi A yang membidangi masalah Pemerintahan, dalam penyampaian rencana kerjanya pada Masa Sidang Ketiga ini yang disampaikan oleh H. Hamzah, SE.MM anggota Komisi A dari Fraksi Gerinda, menyampaikan bahwa Komisi A akan melanjutkan beberapa agenda kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang sebelumnya ditambah beberapa kegiatan baru yang menjadi fokus pembahasan pada masa sidang ketiga ini, antara lain : Komisi A akan mengadakan telaahan dan usulan revisi terhadap beberapa Perda yang perlu penyesuaian dengan kondisi saat ini yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan akan diselaraskan dengan rencana pembuatan Perda tentang Lembaga Pengawasan Kemitraan Kelurahan yang direncanakan akan menjadi Perda Inisiatif DPRD Kota Depok, kemudian Perda keberadaan tanah-tanah kosong dan terlantar yang berada di wilayah Kota Depok.
Komisi B yang membidangi masalah Perekonomian dan Keuangan Daerah, dalam penyampaian rencana kerjanya oleh Wakil Ketua Komisi B, Rienova Serry Donie, S.Sos dari Fraksi Gerinda, bahwa atas nama pimpinan dan anggota Komisi B mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional Tanggal 2 Mei 2018 semoga Pendidikan di Kota Depok berkembang dan maju sesuai harapan masyarakat. Pada Masa Sidang Ketiga ini Komisi B akan mengoptimalkan Potensi Pendapatan Daerah terutama pada Sektor Kenaikan Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, BPHTB dan PBB. Pendapatan Daerah merupakan terukur secara nasional yang dicapai untuk setiap Sumber Pendapatan dalam kurun waktu Satu Tahun Anggaran. Potensi Ekonomi Lokal harus dieksplorasi dengan baik dan tepat oleh Pemerintah Kota Depok. Salah satu potensi yang akan meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan menaikan Pajak Retribusi Parkir, Komisi B mendukung upaya kajian untuk membentuk BUMD yang bertugas untuk mengelola perparkiran secara profesional sehingga Pendapatan Daerah dapat terukur, terinci dan maksimal. Komisi B juga meminta kepada pihak terkait untuk memaksimalkan Penagihan Pajak yang terhutang dan melakukan kerjasama dengan Pihak yang Berwenang agar para Penunggak Pajak dapat melunasi kewajibannya.
Komisi C yang membidangi masalah Pembangunan, dalam penyampaian rencana kerjanya oleh Veronica Wiwin Widarini, SE Anggota Komisi C dari Fraksi PDIP disampaiakan bahwa rencana kerja Komisi C pada Masa Sidang Ketiga ini akan memfokuskan pada beberapa kegiatan penting dan segera melakukan Rapat Kerja dengan OPD terkait sebagai leading sektor Komisi C, yaitu Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dinas Perhubungan dalam rangka untuk membahas dan mendorong OPD tersebut agar melakukan percepatan pembangunan sesuai APBD yang telah ditetapkan. Komisi C akan melakukan Fungsi Kontrol secara tepat terhadap kegiatan pembangunan baik yang dibiayai dari APBD maupun dari para Investor dan akan dilakukan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan para Investor karena disinyalir pada Investor membangun tanpa mengindahkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Komisi C juga akan fokus kepada pemeliharaan Setu-Setu yang berada di Kota Depok, jangan sampai Setu hanya dijadikan sebagai tempat pembuangan Limbah akan tetapi Setu-Setu tersebut ahrus menjadi tempat penampungan air, obyek wisata air, tempat bermain dan berolahraga bagi warga sekitar. Percepatan pembangunan Fisik mutlak harus dilaksanakan karena dilihat dari kondisi yang ada pada saat ini pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan selalu dilaksanakan pada akhir tahun, terkesan tidak direncanakan dengan baik sehingga pekerjaan di lapangan terburu-buru mengakibatkan kualitas pekerjaan juga kurang baik dan terjadi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.
Komisi D yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat, dalam penyampaian rencana kerja oleh T. Farida Rachmayanti, SE.M.Si Sektretaris Komisi D dari Fraksi PKS disampaikan bahwa Komisi D akan melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap OPD terkait sebagai mitra kerjanya yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan, Agama dan Sosial, Ketenagakerjaan serta kepemudaan dan Olahraga demikian juga beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. Melaksanakan Pengawasan yang merupakan salah satu Tugasnya harus dilakukan secara kesinambungan sehingga berbagai permasalahan pembangunan dapat diatasi secara efektif, oleh karenanya Koordinasi dengan Pemerintah Kota Depok harus dilakukan secara intensif agar dapat diketahui sejauh mana penanganannya, disisi lain Komisi D dapat kembali memberikan umpan balik secara bertahap dan konstruktif. Pelayanan RSUD Kota Depok perlu ditingkatkan lagi ke depan, karena RSUD Depok saat ini sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat Kota Depok dan Rumah Sakit Swasta agar ditambah lagi kerjasamanya dengan BPJS. Dalam Sidang Ketiga ini Komisi D juga akan melakukan Rapat Kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Depok untuk mengetahui dan memantau persiapan dan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018 dan juga membahas tentang Kebijakan dan Pengelolaan tenaga Guru Honorer. Juga akan melakukan Rapat Kerja dengan Dinas Kesehatan yang akan membahas tentang usulan Raperda tentang Retribusi pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang saat ini telah memasuki tahap pembahasan akhir oleh Pansus 4 DPRD Kota Depok. (Fiah)
