Gaza City, Palestina — Sejumlah faksi politik utama Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, sepakat untuk membentuk komite teknokrat independen yang akan mengambil alih pengelolaan Jalur Gaza setelah perang berakhir. Kesepakatan ini diumumkan melalui pernyataan bersama yang dipublikasikan di situs web Hamas pada Jumat (24/10/2025), setelah pertemuan di Kairo, Mesir.
Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa para faksi menyetujui pembentukan “komite Palestina sementara yang terdiri atas para teknokrat independen” untuk mengelola urusan kehidupan sehari-hari dan layanan dasar masyarakat Gaza. Komite ini juga akan bekerja sama dengan negara-negara Arab dan lembaga internasional guna memulihkan kondisi di wilayah tersebut.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menyatukan posisi politik Palestina dan menghadapi tantangan besar pascaperang, termasuk tekanan dari pemerintah Israel dan krisis kemanusiaan yang terus berlangsung.
Pernyataan bersama itu juga menyerukan pertemuan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan dan faksi Palestina untuk menyepakati strategi nasional bersama, sekaligus menghidupkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina.
Meskipun demikian, Hamas hingga kini belum menjadi bagian dari PLO, yang masih didominasi oleh rival lamanya, Fatah. Seorang sumber yang mengetahui proses negosiasi mengatakan kepada AFP bahwa delegasi Hamas dan Fatah telah bertemu di Kairo untuk membahas fase kedua gencatan senjata Gaza yang didukung Amerika Serikat.
Kedua pihak disebut sepakat untuk melanjutkan pertemuan di masa mendatang serta mengatur front internal Palestina menghadapi kebijakan Israel. Selain Hamas dan Fatah, kepala intelijen Mesir Hassan Rashad juga melakukan pertemuan dengan perwakilan faksi-faksi penting lainnya, termasuk Jihad Islam, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP).
Sejak Hamas merebut kekuasaan di Jalur Gaza pada 2007, hubungan antara Hamas dan Fatah kerap diwarnai persaingan dan konflik internal. Meskipun begitu, pada Desember 2024, kedua kubu telah mencapai kesepakatan awal untuk bersama-sama mengelola Gaza pascaperang—meski sempat menuai kritik dari sebagian anggota Fatah.
Hamas menegaskan pihaknya tidak berniat memerintah Gaza setelah perang, namun menolak tuntutan pelucutan senjata terhadap para pejuangnya.
