PBB mengungkap sebanyak 158 perusahaan terlibat dalam aktivitas pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Laporan ini dirilis oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada Jumat, 26 September 2025. Perusahaan-perusahaan yang disebutkan berasal dari 11 negara, termasuk Israel, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, China, dan negara-negara Eropa lainnya. Beberapa perusahaan terkenal seperti Airbnb, Booking.com, Motorola Solutions, dan TripAdvisor masih termasuk dalam daftar tersebut.
Laporan terbaru dirilis pada 26 September 2025, sebagai pembaruan dari daftar yang sebelumnya diterbitkan pada tahun 2023.
Aktivitas perusahaan-perusahaan ini berfokus di wilayah Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967 dan menjadi lokasi utama pemukiman ilegal.
OHCHR menilai bahwa keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut telah mendukung pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembangunan dan pemeliharaan pemukiman ilegal, pembongkaran rumah warga Palestina, serta pencemaran lingkungan. Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, menyebut kebijakan Israel sebagai bentuk kejahatan perang dan menegaskan pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam konflik bersenjata.
Perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis seperti konstruksi, properti, pertambangan, dan penggalian yang mendukung keberadaan pemukiman ilegal. PBB mencatat bahwa mereka menyediakan peralatan, bahan bangunan, hingga jasa yang berkontribusi terhadap pelanggaran HAM di wilayah konflik.
