Jakarta, 5 November 2025 — Pemerintah membuka peluang untuk memberikan subsidi bagi operasional Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh melalui skema Public Service Obligation (PSO). Langkah ini menjadi salah satu opsi untuk mengatasi tantangan keuangan yang tengah dihadapi proyek transportasi massal pertama di Asia Tenggara tersebut.
CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menyebut pemerintah tengah mematangkan skema pembiayaan agar keberlanjutan operasional Whoosh dapat terjamin.
“Semua untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation dan ditanggung pemerintah, dan ada juga sarana yang akan ditanggung bersama-sama,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
Menurut Rosan, keberadaan Whoosh sebagai transportasi massal merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun, pengelolaan sarana dan operasionalnya dapat melibatkan BUMN maupun pihak swasta.
“Ini sedang dimatangkan. Pemerintah pasti hadir, karena sesuai undang-undang, prasarana transportasi massal adalah tanggung jawab negara. Sementara sarana dan operasionalnya bisa dijalankan oleh BUMN atau dunia usaha lainnya,” jelasnya.
Terkait kemungkinan dana APBN turut digunakan dalam restrukturisasi keuangan Whoosh, Rosan enggan memberikan komentar lebih jauh. Namun, pernyataan senada sebelumnya juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY mengungkapkan bahwa pemerintah melalui APBN akan hadir untuk mencari solusi atas persoalan keuangan yang dihadapi proyek tersebut.
“Dari hasil rapat koordinasi dan arahan Presiden Prabowo Subianto, negara akan hadir untuk menyelesaikan semua masalah pada proyek Kereta Cepat Whoosh,” kata AHY di Jakarta, Senin (3/11).
Ia menegaskan bahwa keterlibatan APBN bukan hal yang dikesampingkan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional.
“Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian. Namun secara spesifikasinya akan disampaikan pada kesempatan lain,” ujar AHY.
Selain itu, AHY juga menyinggung adanya rencana pemisahan pengelolaan antara infrastruktur dan layanan komersial Whoosh. Konsep ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan pembagian tanggung jawab (burden sharing) antara pemerintah dan pihak pengelola.
“Akan ada pengembangan konsep yang memisahkan pengelolaan infrastruktur dari kepentingan mencari keuntungan. Dengan begitu, operasional dan infrastruktur dapat berjalan beriringan,” tambahnya.
