Jakarta, 15 Oktober 2025 – Polemik mengenai rencana pendirian Family Office atau Wealth Management Consulting (WMC) kembali mencuat setelah pernyataan terbuka dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek tersebut.
Purbaya menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam rencana tersebut dan belum memahami secara utuh konsep Family Office yang diusulkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang diketuai Luhut Binsar Pandjaitan.
“Saya sudah dengar lama isu itu (Family Office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggaranya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Apa Itu Family Office dan Siapa yang Menginisiasi?
Juru Bicara Ketua DEN, Jodi Mahadi, meluruskan bahwa inisiatif pendirian Family Office bukanlah proyek pemerintah yang dibiayai oleh APBN. Menurutnya, rencana ini merupakan langkah strategis untuk menarik arus investasi global agar dikelola secara produktif di dalam negeri.
“Inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN, melainkan langkah strategis untuk menarik arus investasi global agar dikelola dan ditanamkan di Indonesia secara produktif,” jelas Jodi kepada detikcom, Rabu (15/10/2025).
Jodi juga menegaskan bahwa peran pemerintah dalam proyek ini hanya bersifat regulatif dan kebijakan, bukan sebagai penyandang dana. Pihak DEN disebut telah melakukan pembahasan lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Yang dibutuhkan adalah dukungan regulasi, tata kelola, dan kepastian hukum agar Indonesia menjadi tujuan yang kredibel bagi Family Office internasional,” tambahnya.
Mengapa Ini Menjadi Isu?
Pernyataan Purbaya menjadi sorotan karena ia dengan tegas tidak ingin anggaran negara digunakan untuk inisiatif yang menurutnya belum memiliki konsep yang jelas.
“Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” ujar Purbaya.
Namun begitu, ia membuka ruang diskusi apabila pihak DEN membutuhkan dukungan teknis atau administratif di masa mendatang.
“Kalau memang bisa jalan ya kita jalan saja. Kalau perlu dukungan ya diskusi sama kita. Saya belum sampai sekarang ada diskusi masalah itu,” pungkasnya.
Ke Depannya Bagaimana?
Meski belum ada alokasi APBN untuk proyek ini, baik DEN maupun Kementerian Keuangan membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut. Purbaya sendiri mengisyaratkan kesediaan untuk berdiskusi lebih dalam jika memang diperlukan.
Pendirian Family Office ini juga dinilai sejalan dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus sektor jasa keuangan dan rencana menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan regional yang transparan dan kompetitif.
