Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya potensi besar pendapatan negara dari sektor kehutanan. Menurutnya, jika dikelola secara optimal dan terintegrasi, sektor ini bisa menghasilkan penerimaan hingga ratusan triliun rupiah.
“Potensi income-nya sangat besar, bisa ratusan triliun kalau dijalankan dengan baik. Saat ini masih kita hitung lebih detail agar tidak sembarangan menyebut angka,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/10/2025).
Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antar kementerian, khususnya melalui pertukaran data digital untuk optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan.
Kerja Sama Digitalisasi Data untuk Optimalkan Penerimaan Negara
Purbaya menjelaskan, melalui kerja sama ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan saling berbagi data digital guna memperkuat sinergi dalam pengelolaan pendapatan negara.
“Ini pada dasarnya adalah pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih dekat antara kami berdua. Sebelumnya kerja sama sudah ada, tapi dengan MoU ini diharapkan berjalan lebih baik,” ujarnya.
Perintah Presiden Prabowo: Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan fungsi hutan demi kesejahteraan rakyat, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
“MoU ini sesuai dengan perintah Pak Presiden. Hutan adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dimaksimalkan untuk rakyat. Kerja sama ini akan membuat dua institusi lebih erat dan kolaboratif agar potensi kekayaan negara tidak hilang,” tutur Raja Juli.
PNBP untuk Kelestarian Hutan
Salah satu poin penting dalam MoU tersebut adalah pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan. Raja Juli berharap dana PNBP yang diperoleh nantinya bisa digunakan kembali untuk mendukung kelestarian alam dan pengelolaan taman nasional.
“Kami berharap PNBP yang didapat bisa kembali ke alam, ke tapak, dan ke Gakkum (Penegakan Hukum) demi menjaga kelestarian hutan,” ujarnya.
Dengan kerja sama ini, pemerintah optimistis pendapatan negara dari sektor kehutanan bisa meningkat signifikan, sekaligus memastikan pengelolaan hutan tetap berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
