Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memutuskan untuk mengalokasikan bantuan sebesar Rp 4 miliar bagi setiap kabupaten dan kota yang terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, terutama bayi dan perempuan yang kini berada di lokasi pengungsian.
Keputusan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Penanganan Bencana, Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu malam, 7 Desember 2025. Rapat tersebut turut dihadiri para gubernur, bupati, serta perwakilan kementerian terkait.
Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa anggaran belanja tidak terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota terdampak bencana berada dalam kondisi sangat terbatas karena sudah mendekati akhir tahun anggaran. Ia menjelaskan bahwa meski pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pangan, BBM, dan beras dalam jumlah besar, daerah masih kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat terdampak.
“Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lainnya. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” ujar Tito di hadapan Presiden.
Tito juga menyebut adanya dukungan dari sejumlah provinsi lain yang memberikan bantuan antar daerah hingga Rp 34 miliar, termasuk Rp 3 miliar yang diberikan untuk Kota Lhokseumawe. Namun, menurutnya, kondisi fiskal daerah tetap sangat terbatas sehingga dibutuhkan bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Ia kemudian mengusulkan agar pemerintah memberikan dana pegangan sebesar Rp 2 miliar untuk setiap daerah terdampak.
Namun Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan bantuan dua kali lipat dari usulan tersebut, yakni Rp 4 miliar per kabupaten/kota. Keputusan ini ditempuh demi memastikan kebutuhan mendesak masyarakat benar-benar terpenuhi dan penanganan bencana dapat berjalan lebih optimal.
