Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan pemerintah tidak meningkatkan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menahan keputusan tersebut setelah menerima laporan adanya kebocoran serta ketidakdisiplinan belanja di berbagai pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Purbaya dalam Dialog Interaktif bertajuk “Siasat Fiskal demi Daerah Berdaya” pada forum Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahap II Tahun 2025, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
“Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya bilang lagi, ‘Pak Presiden, naikin’, pasti enggak dikasih,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola anggaran daerah menjadi syarat utama agar pemerintah pusat dapat meningkatkan dukungan fiskal. Purbaya meminta seluruh pemerintah daerah segera membenahi pola belanja yang masih menimbulkan kebocoran.
“Perbaikilah cara Anda membelanjakan uang. Anggarannya ada yang bocor-bocor. Kalau bagus, saya yakin triwulan kedua tahun depan akan jauh lebih banyak di sana,” katanya.
Purbaya juga memastikan dirinya siap kembali menghadap Presiden untuk mengusulkan revisi anggaran jika daerah menunjukkan peningkatan disiplin fiskal. “Kalau bagus nanti saya akan menghadap Presiden, minta anggaran direvisi. Uang kita cukup. Jadi, doakan saya berhasil agar triwulan ketiga dan keempat bisa berubah.”
Dalam kesempatan itu, Purbaya menekankan pentingnya peran strategis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD di seluruh daerah. Melalui pengawasan anggaran yang lebih ketat dan dorongan terhadap perbaikan iklim investasi, DPRD diharapkan dapat menjadi ujung tombak penguatan fondasi fiskal daerah.
Ia juga mengingatkan perlunya menciptakan iklim bisnis yang sehat agar roda ekonomi bergerak lebih cepat. Menurutnya, memperbaiki suasana investasi adalah bagian integral dari strategi fiskal yang cerdas.
“Kalau iklim bisnisnya diperbaiki, orang mulai bergerak lagi. Banyak yang akan berinvestasi di tempat Anda,” ujarnya.
Selain itu, Purbaya memperingatkan pemerintah daerah agar tidak meminta keuntungan di awal kepada investor. Kebiasaan tersebut, katanya, sering membuat investor mengurungkan niat berinvestasi.
“Kalau ada investor datang, jangan minta uang di depan. Biarkan mereka tumbuh dulu, nanti profitnya dibagi. Daerah sering minta di depan, sehingga investornya mundur,” tegasnya.
