Jakarta, kabarindonesia.net – PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun saringan sampah tiga lapis di Sungai Ciliwung. Dana yang diperlukan untuk pembangunan itu mencapai Rp 197 Miliar.
Pada bulan November 2019, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Andono Warih mengatakan “Saringan sangat berguna untuk menahan sampah yang datang dari daerah penyangga Ibu Kota”. Hal tersebut di utarakan olehnya saat rapat rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/2019).
Melalui rapat pembahasan anggaran antara DLH dengan Komisi D DPRD DKI yang dilakukan pada November 2019 tersebut, anggaran pembangunan saringan sampah Sungai Ciliwung di APBD DKI sebesar Rp 197 miliar itu telah disetujui oleh Ketua Komisi D, Ida Mahmudah. Menurut Andono Warih, pembangunan saringan sampah ini otomatis menjadi prioritas untuk mencegah banjir, imbas dari luapan Sungai Ciliwung.14/08/2021.
“Saringan sampah ini terdiri dari tiga lapis. Lapis pertama berfungsi untuk mengarahkan sampah ke sistem penyaringan dan menyaring sampah besar. Setelah lolos saringan pertama lalu akan ada saringan berikutnya. Kemudian, pada lapisan ketiga akan menyaring sampah yang lebih kecil.” tutur Andono.
Sistem penyaringan sampah otomatis ini mengadopsi sistem penyaringan yang telah digunakan di Australia. “Kami mengadaptasi dengan kondisi lokal di sungai yang ada di Indonesia,” terang Andono.
Selain itu, kajian detail pembangunan saringan sampah ini telah dibantu oleh Institut Teknologi Bandung (ITB). “Konsep saringan sampah ini adalah mencegah sampah mengalir ke hilir. Jadi dari hulu sudah kami bendung sampahnya.” ucap Andono.
Menurut Andono, saringan sampah otomatis ini akan dibangun di hilir Sungai Ciliwung yang ada di Jakarta. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup sedang mengkaji lokasi pemasangan saringan otomatis di hulu Sungai Ciliwung dan sedang melalukan koordinasi dengan BBWSCC (Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane).
Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutauruk, memprediksi perkembangan pembuatan saringan sampah di Sungai Ciliwung, yang sudah dirancang sejak lama akan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi DKI Jakarta. Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, sebagai eksekutor pembebasan lahan untuk pembuatan saringan sampah, sampai saat ini belum juga memberikan kejelasan akan status tanah tersebut.
Hasil penelusuran KPJ dilokasi, lahan yang telah di bebaskan oleh Dinas SDA, belum diberikan tanda ataupun papan nama, baik dari Dinas SDA maupun dari Pengelolaan Aset Pemprov DKI Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta yang telah datang ke lokasi tersebut tidak dapat berbuat banyak, pemilik lahan mempertanyakan bukti pembelian yang di klaim dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA), pemilik lahan mengaku memiliki tanah tersebut dan mereka telah menunjukkan bukti kepemilikannya kepada ketua umum koalisi peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutahuruk. Mereka menyatakan tidak mengetahui bahwa tanah mereka sudah dibayar oleh pemprov DKI Jakarta. Mereka tidak pernah menerima uang sepeserpun dari hasil pembebasan lahannya.
Selanjutnya KPJ mendatangi warga yang mengaku sebagai pemilik lahan. Pemilik lahan merasa sangat kecewa dengan Lurah setempat serta Dinas Sumber Daya Air (SDA) bidang pembebasan lahan. Lurah setempat dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta memberi tahu mereka bahwa lahan nya telah dibebaskan dan dibayarkan. Pemilik lahan merasa bingung, mereka bertanya kepada siapa Dinas SDA membayarnya, sedangkan surat-surat resmi masih ada padanya.
KPJ mendapat informasi lanjutan dari si pemilik lahan, bahwa kasus ini telah di daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 611/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL bahwa pemilik lahan dan ahli warisnya meminta keadilan atas tanah tersebut. Mereka berharap pengadilan dapat segera memutuskannya. Mereka ingin membuat tanda batas di atas tanah tersebut namun masih terkendala. Jalan panjang yang mereka lalui untuk memperolah keadilan sangatlah panjang dan berliku. Mereka merasakan lelah yang luar biasa, merasa kecewa, sampai saat ini tidak ada kejelasan akan nasib tanah mereka yang katanya telah dibayarkan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Mereka berharap keadilan akan datang kepadanya. (Bamsur)
