Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan evaluasi terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam bidang ekonomi dan kebijakan fiskal, namun mampu menyelesaikannya satu per satu.
“Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober dan langsung menjalankan APBN yang disusun pemerintahan sebelumnya. Saat itu situasi ekonomi masih penuh tekanan, daya beli masyarakat melemah, dan pertumbuhan ekonomi ikut terdampak. Semua ini merupakan efek lanjutan dari pandemi COVID-19,” ujar Misbakhun kepada detikcom dalam Program Jejak Pradana, Selasa (14/10/2025).
Tantangan Ekonomi dan Kebijakan Pajak
Salah satu isu krusial yang dihadapi, kata Misbakhun, adalah penurunan signifikan simpanan masyarakat kelas menengah berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Simpanan yang semula berada di angka Rp3,4 juta, turun menjadi Rp2,5 juta, lalu kembali turun ke Rp1,7 juta.
Kondisi ini semakin diperberat dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Namun, Presiden Prabowo merespons cepat dengan mengambil langkah strategis untuk meringankan beban rakyat.
“Presiden akhirnya memutuskan kenaikan PPN hanya diberlakukan untuk barang mewah dan barang impor tertentu. Ini bentuk kepedulian beliau agar rakyat tidak semakin terbebani,” jelas Misbakhun.
Program Makanan Bergizi Gratis Hadapi Keterbatasan Anggaran
Selain persoalan pajak, tantangan lainnya adalah realisasi program unggulan Prabowo-Gibran berupa Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak. Program ini dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal karena masih menggunakan APBN warisan pemerintahan sebelumnya.
Untuk itu, Misbakhun menjelaskan bahwa Prabowo melakukan efisiensi dan relokasi anggaran dari pos-pos tertentu ke program yang lebih produktif dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Sebenarnya ini bukan sekadar efisiensi, tapi relokasi anggaran. Presiden ingin mengarahkan dana ke sektor yang lebih bermanfaat, salah satunya untuk MBG,” katanya.
Langkah Lanjutan: Integrasi Program Perhutanan dan Ekonomi Desa
Misbakhun juga menyinggung soal integrasi program perhutanan nasional dengan koperasi desa (kopdes) sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Menurutnya, ini menunjukkan arah pembangunan Prabowo yang terintegrasi dari pusat hingga ke desa.
