Jakarta, 16 Oktober 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana membentuk satuan tugas (satgas) baru untuk mengawasi dan mengevaluasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Rencana ini diinisiasi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang telah menyampaikan usulan pembentukan Satgas kepada Presiden Prabowo. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga turut menjelaskan inisiatif ini kepada media.
Satgas tersebut akan bertugas mempercepat pelaksanaan program strategis pemerintah sekaligus mengevaluasi efektivitas belanja negara di seluruh instansi. Fokus utama pengawasan mencakup program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai belum optimal dalam menyerap anggaran APBN.
Pengumuman rencana pembentukan Satgas disampaikan Kamis, 16 Oktober 2025, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.
Rencana ini diumumkan di Jakarta, namun implementasinya akan dilakukan lintas kementerian dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia.
Pembentukan Satgas dianggap penting mengingat beberapa program prioritas tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal. Misalnya, Badan Gizi Nasional (BGN) hanya mampu menyerap Rp 99 triliun dari total Rp 171 triliun anggaran tahun ini untuk program MBG, dan harus mengembalikan Rp 70 triliun ke pemerintah.
Satgas akan bekerja di bawah koordinasi Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Mereka akan melakukan evaluasi berkala atas proses belanja negara serta merumuskan strategi percepatan penyerapan anggaran. Presiden Prabowo juga direncanakan akan meluncurkan sejumlah program tambahan sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional.
“Itu yang kita review bersama nanti, melibatkan semua instansi… termasuk beberapa program paket ekonomi dan stimulus ekonomi yang harus kita evaluasi kembali,” ujar Suahasil.
