Jakarta, 19 Oktober 2025 — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Selama 12 bulan kepemimpinannya, sejumlah gebrakan kebijakan ekonomi strategis telah diluncurkan dan dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Menurut unggahan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) di akun Instagram @bakom.ri pada Minggu (19/10/2025), terdapat tujuh kebijakan utama yang menjadi sorotan. Kebijakan ini diklaim mampu menjaga daya beli rakyat, membuka lapangan kerja, dan menstabilkan perekonomian nasional di tengah tantangan global.
Berikut siapa saja yang terlibat, apa kebijakannya, kapan diterapkan, di mana kebijakan berlangsung, mengapa diambil, dan bagaimana implementasinya:
1. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE)
Apa: Kewajiban penempatan devisa hasil ekspor.
Kapan: Berlaku sejak Maret 2025.
Mengapa: Untuk meningkatkan cadangan devisa dan memperkuat nilai tukar rupiah.
Bagaimana: Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, ditargetkan DHE mencapai US$ 80 miliar tahun ini dan US$ 100 miliar tahun depan.
Hasil: Cadangan devisa per Juni 2025 tercatat US$ 152 miliar.
2. Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12% untuk Barang Non-Mewah
Apa: PPN tetap 11% untuk barang umum, 12% hanya untuk barang mewah.
Kapan: Mulai berlaku sejak awal 2025 melalui PMK No. 131/2024.
Mengapa: Untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Bagaimana: Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan PPN sesuai UU HPP.
3. Diskon Pajak untuk Mobil Listrik dan Hybrid
Apa: Insentif PPN dan PPnBM untuk kendaraan ramah lingkungan.
Siapa: Mobil/bus listrik dengan TKDN di atas 20%.
Bagaimana: PPN DTP 10% untuk TKDN >40%, dan 5% untuk TKDN 20–40%; hybrid dapat PPnBM DTP 3%.
Mengapa: Mendorong transisi energi dan mempercepat adopsi kendaraan hijau.
4. Peluncuran Bank Emas Pertama di Indonesia
Apa: Pendirian bullion bank nasional.
Kapan: Diresmikan pada 26 Februari 2025.
Mengapa: Untuk menambah nilai tambah emas dan meningkatkan kontribusi ekonomi.
Bagaimana: Bank emas diproyeksikan menyumbang Rp 245 triliun ke PDB dan menciptakan 1,8 juta lapangan kerja.
5. Penyelamatan Buruh Sritex
Apa: Penanganan kebangkrutan PT Sritex.
Siapa: Lebih dari 10 ribu buruh terdampak.
Bagaimana: Pemerintah fasilitasi pencairan pesangon & JKP, serta mendorong investor menyewa aset pabrik untuk rekrutmen ulang.
Mengapa: Menjaga keberlangsungan industri tekstil dan menyerap tenaga kerja.
6. THR untuk Driver Ojol
Apa: Insentif seperti THR untuk driver transportasi online.
Siapa: Lebih dari 4 juta driver ojol.
Bagaimana: Pemerintah membujuk aplikator transportasi untuk memberikan THR sukarela.
Mengapa: Bentuk perhatian terhadap pekerja informal yang rentan.
7. Efisiensi Anggaran Belanja Negara
Apa: Penghematan anggaran hingga Rp 306,9 triliun.
Kapan: Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025.
Bagaimana: Pengawasan oleh Kemenkeu, Setneg, dan BPKP.
Mengapa: Agar belanja negara lebih efektif dalam mendukung swasembada pangan, energi, serta penciptaan lapangan kerja.
