Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, melontarkan kritik keras kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). Usman menilai Raja Juli tidak memahami persoalan kehutanan dan menyarankan agar menteri tersebut mundur jika tidak mampu mengatasi masalah hutan di Indonesia.
Dalam rapat, Usman menegaskan pentingnya penghentian total izin pelepasan kawasan hutan di Sumatera yang saat ini mengalami kerusakan parah. Ia menyoroti bencana yang terjadi dan mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam melakukan penanaman kembali.
“Pak Menteri lihat nggak bencana di Sumatera? Seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun penanaman ulang dan seperti apa pohon berdiameter dua meter bisa tumbuh kembali. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” ujar Usman.
Legislator PKB itu juga menyinggung kabar bahwa Kementerian Kehutanan mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan pada Oktober lalu. Menurutnya, tindakan tersebut tidak sejalan dengan pernyataan Menhut yang mengaku berhati-hati dalam pemberian izin.
“Kenapa saya katakan gitu? Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober hingga 30 November izinnya keluar. Jadi seolah-olah kita ini bisa diakal-akalin,” ucapnya.
Usman kemudian meminta Menhut fokus menuntaskan persoalan kawasan hutan gundul di tiga provinsi yang saat ini terdampak banjir dan longsor. Ia kembali menegaskan bahwa Raja Juli sebaiknya mundur jika tidak mampu menjalankan tugas.
Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menepis tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa selama satu tahun menjabat, dirinya tidak pernah menerbitkan izin penebangan baru. Raja Juli mengatakan hanya menerbitkan izin terkait jasa lingkungan atau Restorasi Ekosistem.
“Saya setahun jadi menteri, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan,” ujar Raja Juli.
Ia menyampaikan bahwa sejak awal ditunjuk sebagai menteri, Presiden Prabowo Subianto memerintahkannya menjaga kawasan hutan secara ketat dan berani menindak pelanggaran. Raja Juli menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan, termasuk di tiga provinsi yang saat ini terdampak bencana.
“Saya bisa bersaksi, saya tidak pernah menurunkan fungsi hutan. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut,” pungkasnya.
