Kekuasaan Harus Diraih Lewat Cara Bersih, Penegasan dari Koalisi Masyarakat Sipil
Jakarta – KabarIndonesia, Melansir dari Medcom.id menyatakan Koalisi Masyarakat Sipil telah mengingatkan tentang kekuasaan yang harus diraih dengan proses pemilihan umum (pemilu) yang bersih tanpa ada mobilisasi atau pengerahan alat-alat kekuasaan negara. Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampaow mengatakan masyarakat khawatir dengan isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pemilu 2024.
“Kekuasaan itu sesuatu yang mulia, karena itu harus diraih lewat cara-cara yang bersih. Kalau sebuah proses itu kotor sudah pasti output-nya (hasilnya) kotor,” ujar Jeirry dalam diskusi bertajuk ‘Jalan Sesat Meraih Kekuasaan’ yang diselenggarakan Komunitas Pemilu Bersih, di Jakarta, Minggu, 14 Januari 2024.
Jeirry mengatakan pemerhati pemilu dan masyarakat sipil ingin mengingatkan semua pihak, termasuk pemerintah, peserta pemilu, dan tim kampanye para pasangan calon untuk mengedepankan etik moral. Sekaligus, menerapkan prinsip demokrasi dalam menjalankan peran pada tahapan pemilu yang tersisa.
“Kita berharap pemerintah mendengar presiden mendengar, peserta pemilu mendengar untuk tidak melaksanakan yang seperti ini lagi dalam pelaksanaan pemilu satu bulan menjelang hari H. Mobilisasi alat-alat negara terjadi di lapangan,” ucap Jeirry.
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai isu netralitas sama berbahayanya dengan hoaks dan politik identitas seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 dan 2014. Ia juga menyoroti fenomena saling lapor, intimidasi terhadap relawan serta ancaman terhadap calon presiden tertentu.
“Itu bisa berimplikasi pada perasaan intimidasi dan mengarah pada pemilu yang tidak jurdil (jujur dan adil). Hentikan lapor-melaporkan dan ancam-mengancam,” tegas Ray.
Baca juga: Rakyat Sulit dapat Legalitas Lahan, Anies: Negara Jangan Menganggap Mereka Pihak Asing
Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia Sidratahta Mukhtar ini mengatakan pada Pemilu 2014 dan 2019 yang muncul adalah politik identitas, hoaks, dan penyakit demokrasi yang disebabkan masyarakat. Tetapi, menurut dia, penyakit demokrasi seperti masalah netralitas aparatur negara saat ini datang dari penguasa.
“Menurut saya penyakit ini sekarang datangnya dari penguasa. Ini yang jadi entry point untuk melakukan pengawasan dan peranan lembaga yang punya power,” tutur Ray.
Ia mengingatkan birokrasi adalah ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat, termasuk ASN/TNI/Polri, diimbau melakukan pengawasan, serta memastikan pemilu jauh dari tekanan.
“Sehingga masyarakat bisa memilih secara dewasa otonom, dan sesuai keinginan kita,” kata Ray.
Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti menyebut pernyataan soal netralitas memang kerap dilontarkan presiden atau TNI/Polri. Tetapi, menurut dia, harus ada pembuktiannya dari segi kebijakan.
“Kalau TNI/Polri berani bikin whistleblower, bikin sistemnya supaya kalau ASN mau Satpol PP, pegawai mana melakukan kecurangan bisa langsung diadukan tapi secara aman berani enggak kayak gitu. Kalau enggak berani menurut saya, memang enggak ada jaminan netralitas itu,” kata Bivitri.
Untuk informasi, Komunitas Pemilu Bersih ini telah menyelenggarakan Bincang Awal Tahun dengan Tema “Jalan Sesat Meraih Kekuasaan: ASN & TNI-POLRI Pura-Pura Netral??!!”.
Adapun acara ini dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2024 berlokasi di Jakarta Coffee House daerah Menteng, Jakarta Pusat. Bincang awal tahun itu dihadiri para narasumber yaitu Jerry Sumampow (Koordinator Komunitas Pemilu Bersih), Ray Rangkuti (Koordinator LIMA), Dr. Sidratahta Mukhtar (Akademisi), Arif Nur Alam (Ketua IBC), Bivitri Susanti, SH. LL.M (Akademisi), L. Qomarulaeli (Moderator) dan para peserta.
KETUA Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam menjelaskan bahwa milenial yang dominan 54% di Pemilu 2024, saya harap mereka untuk memberikan pilihan cerdas sehingga mereka tidak terhegemoni pikirannya untuk menentukan pilihan yang salah. Jadi para pemuda harus lebih cerdas memberikan pilihan politiknya agar tidak memberikan pilihan yang mereka anggap itu culas dan melakukan praktek kotor dalam proses kontestasi Pemilu. KPU sudah beberapa kali diingatkan oleh para calon dan publik agar mereka menjaga independensi dan netralitasnya. Karena mereka juga jadi bagian penting untuk menyelenggarakan teknis Pemilu dengan cara-cara yang lebih Profesional, Independen dan Netral. Publik harus mengkritik dan melek kepada aparatur baik itu birokrasi, ketika mereka terlihat menyalahgunakan kekuasaan dan mengerahkan fasilitas mereka untuk kepentingan pemenang.
“Harapannya dalam waktu yang satu bulan ini kita berharap semua masyarakat untuk merekam semua perilaku Caleg dan birokrasi kita. Kalau kemudian kelihatannya birokrasi kita lebih banyak memberikan arahan kepada calon tertentu. Saya kira saatnya Pemilih Pemula kita yang muda memberikan kecerdasannya dan pilihan politik sesuai dengan harapan semua orang agar Pemilu kita ini lebih baik, bersih dan beritegritas,” harapnya Arif Nur Alam.
